7.953 Narapidana di Jateng Terima Remisi HUT Kemerdekaan RI, 132 Orang Langsung Bebas

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah memberikan Remisi Umum kepada 7.953 orang narapidana dan anak pidana yang berada di Lapas, Rutan dan LPKA di wilayah Jawa Tengah.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana kepada 2 orang perwakilan narapidana penerima remisi, Sabtu (17/8/2024).

Pada momen itu, Pj Gubernur didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono dan Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid.

Agenda tahunan dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia itu dipusatkan di Lapangan Tenis Lapas Kelas I Semarang.

Kakanwil Kemenkumham Jateng Tejo dalam laporannya merinci jumlah remisi yang diberikan.

Tejo mengungkapkan, Remisi Umum I diberikan kepada 7.748 orang, sementara Remisi Umum II (langsung bebas setelah mendapatkan remisi, karena terhitung telah selesai menjalani masa pidana) diberikan kepada 131 orang.

Untuk anak pidana, 73 orang mendapatkan Remisi Umum I dan 1 orang menerima Remisi Umum II.

Lapas Kelas I Semarang, kata Kakanwil, menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang narapidananya paling banyak mendapatkan Remisi Umum, dengan jumlah 924 orang.

Bila dilihat dari klasifikasi jenis tindak pidana, narapidana dengan kasus Tindak Pidana Umum menjadi yang terbanyak mendapatkan Remisi Umum, yaitu sebanyak 5.256 orang.

Pemberian Remisi Umum juga berdampak pada penghematan anggaran negara.

Hal ini dikarenakan dengan berkurangnya masa pidana, maka akan berkurang juga anggaran yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan makanan bagi narapidana.

Untuk Remisi Umum tahun ini, menghemat anggaran sebesar Rp. 12.681.730.000.

Menambahkan, Kakanwil mengatakan bahwa kesuksesan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas, Rutan dan LKPA berkat kerjasama semua pihak.

"Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, pihak kepolisian, kejaksaan dan lembaga lain," ujar Tejo.

"Bahkan di beberapa wilayah merubah perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan berkat bekerja sama dengan TNI dan Polri".