Berita Jateng

Ketua DPRD Jateng Soroti Kebijakan Pembatasan Distribusi Elpiji 3 Kg, Bisa Picu Panic Buying

Ketua DPRD Jateng menilai kebijakan pemerintah yang membatasi distribusi elpiji 3 kg hanya di tingkat pangkalan perlu dipersiapkan dengan baik.

Penulis: budi susanto | Editor: m zaenal arifin
Tribunpantura.com/Indra Dwi Purnomo
ELPIJI 3 KG - Agen gas saat menurunkan tabung gas 3 kg di pangkalan yang ada di Dukuh Tambor, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyoroti kebijakan pemerintah yang membatasi distribusi elpiji 3 kg di tingkat pangkalan. (Tribun Pantura/Indra Dwi Purnomo) 

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menilai kebijakan pemerintah yang membatasi distribusi elpiji 3 kg hanya di tingkat pangkalan masih perlu dipersiapkan dengan baik.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini tidak menimbulkan kepanikan dan kesulitan dalam mendapatkan gas subsidi.

Menurut Sumanto, perubahan pola distribusi ini berpotensi membuat masyarakat resah, terutama mereka yang bergantung pada elpiji 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari. 

Jika tidak disosialisasikan dengan baik, kebijakan ini bisa memicu panic buying, di mana masyarakat akan berbondong-bondong membeli gas dalam jumlah besar karena takut kehabisan.

“Kebijakan ini sebenarnya punya tujuan baik, tetapi harus ada kesiapan yang matang agar tidak membuat masyarakat panik."

"Pemerintah perlu memastikan ada alternatif yang jelas sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan di lapangan,” ujar Sumanto, Senin (17/2/2025).

Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng, Sumanto.
Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng, Sumanto. (Dok DPD PDIP Jateng)

Baca juga: Stok Gas Elpiji 3 Kilogram di Kota Tegal Tetap Normal, Permintaan Masyarakat Melonjak

Selain kesiapan distribusi, Sumanto juga menyoroti perlunya riset terkait energi alternatif. 

Menurutnya, jika ada sumber energi lain yang lebih murah dan mudah diakses oleh masyarakat, maka peralihan dari elpiji 3 kg bisa dilakukan secara perlahan dan tidak memberatkan masyarakat kecil.

“Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai energi alternatif yang bisa dikembangkan. Jika harganya lebih murah dan ketersediaannya terjamin, tentu akan lebih mudah bagi masyarakat untuk beralih dari elpiji 3 kg."

"Selain itu, ini juga bisa membantu mengurangi beban subsidi energi yang selama ini cukup besar,” jelasnya.

Baca juga: Ini Upaya Pemkab Pekalongan Atasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembatasan distribusi elpiji 3 kg, tetapi juga mencari solusi jangka panjang agar masyarakat tidak mengalami kesulitan. 

Jika ada energi alternatif yang lebih murah dan mudah diakses, maka transisi dari elpiji 3 kg akan lebih mulus dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Dengan persiapan yang matang, sosialisasi yang menyeluruh, dan riset yang mendukung, kami optimistis kebijakan ini bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat kecil yang masih sangat bergantung pada gas subsidi tersebut," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Pantura
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved