Berita Nasional

Diangkat Jadi Menteri, Gus Yaqut Akan Lindungi Hak Beragama Warga Syiah dan Ahmadiyah

Editor: Rival Almanaf
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Tutut), ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama (Menag).

TRIBUN-PANTURA.COM, JAKARTA - Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah akan memenuhi dan melindungi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Hal itu ia katakan merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yakni Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas.

"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut dilansir dari Antara, Jumat (25/12/2020).

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kendal Hari Ini Sabtu 26 Desember 2020

Baca juga: Seorang Pria Aniaya Temannya Hingga Tewas Karena Gunakan Uangnya untuk Beli Rokok

Baca juga: Polisi Tabrak Tiga Motor Hingga Seorang Pengendara Tewas, Sementara Masih Diperiksa Sebagai Saksi

Baca juga: Viral Gadis Cantik Jualan Sayur di Pati, Usianya Masih 17, Bantu Ibu yang di-PHK Karena Pandemi

 Yaqut mengaku tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman karena bebeda keyakinan.

Ia pun menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.

"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," ujar dia.

Sebelumnya, Azyumardi mengatakan agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas.

Pernyataan itu disampaikan Azyumardi dalam acara daring forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

"Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi," kata Azyumardi.

Menurut Azyumardi, afirmasi itu kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas. Misalnya, kata dia, saat pemeluk agama minoritas ingin mendirikan tempat ibadah.

Namun, Azyumardi mengatakan, bahwa persoalan intoleran itu, bukan muncul di kalangan umat Islam saja, melainkan juga dialami oleh pemeluk agama lain di Indonesia.

Baca juga: Lupa Menutup Tas, Uang Rp 94 Juta Bertebaran di Jalan, Baru Rp 2,4 Juta yang Dikembalikan

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Tegal Raya Sabtu 26 Desember, Sore Hari Diprediksi Alami Hujan Ringan

Baca juga: Kecelakaan Truk Tangki Tinja Terguling di Turunan Sigar Bencah Semarang, Ada yang Berceceran

"Di wilayah yang mayoritas Kristen, itu Katolik susah bikin gereja.Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah untuk membangun," kata Azyumardi.

Menurut Azyumardi, akan sulit bagi kelompok yang memiliki sedikit relasi kekuatan untuk mendapat restu mendirikan tempat ibadah, mengingat ada kelompok lain yang memiliki relasi kekuatan yang lebih kuat.

"Ini masalah power relation sebetulnya. Siapa yang merasa dia mayoritas. Jadi, yang begini-begini, power relation yang harus diatur begitu, ya (oleh pemerintah). Bagaimana supaya adil," ucap dia.