Penulis: Desta Leila Kartika 

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI - Tidak lama lagi akan dilaunching pembayaran non tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.

Sesuai yang diutarakan oleh Kepala UPTD Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal, Abdul Hasib, rencana launching QRIS yang dihadiri oleh Bupati Tegal Umi Azizah akan berlangsung pada Kamis (18/3/2021) mendatang.

Nantinya peresmian layanan pembayaran non tunai ini juga akan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui virtual.

Dengan kata lain, Bupati Tegal dan forkompinda datang langsung ke objek wisata Guci, sedangkan Gubernur Jateng menyaksikan sekaligus meresmikan melalui webinar.

"Karena QRIS ini kan tergolong budaya baru sehingga kami memerlukan waktu untuk penyesuaian dan sosialisasi di lapangan. Sehingga kami masih memberi opsi kepada pengunjung apakah membayar non tunai atau  tunai. Tapi intinya layanan pembayaran non tunai sudah bisa dilakukan di Guci," jelas Hasib pada Tribunjateng.com, Jumat (5/3/2021).

Tidak hanya dibagian pembayaran tiket masuk, nantinya pembayaran non tunai dengan QRIS ini juga berlaku di semua lini yang ada di objek wisata Guci.

Entah dibagian pasar, wahana wisata, dan lain sebagainya. Sehingga Hasib menyebut, pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi terutama kepada pedagang pasar maupun pengelola wisata mengenai dompet digital.

"Peresmian QRIS di Guci bisa disebut sebagai pilot project, karena jika di Guci berhasil tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan juga di wisata lain seperti Waduk Cacaban dan Purwahamba Indah (Pur'in)," tuturnya.

Hadirnya QRIS ini, menurut Hasib bertujuan supaya dalam pengelolaan retribusi lebih tertib dan akurat.

Selain karena era digitalisasi yang semakin masif sehingga masyarakat Kabupaten Tegal harus bisa menyesuaikan dan terbiasa dengan teknologi.

QRIS ini juga sebagai wujud peningkatan layanan bagi pengunjung yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.

"Dengan adanya QRIS ini semuanya kan berbasis data dan online, sehingga bisa menghindari kebocoran retribusi atau pun penyalahgunaan kewajiban pembayaran retribusi oleh pihak-pihak tertentu. Laporan juga lebih tertib, karena semuanya online sehingga bisa akurat," tegasnya.

Sementara itu terkait pemberian layanan kepada pengunjung, secara bertahap dilakukan penataan di objek wisata Guci.

Mulai dari memberlakukan e-tiketing non tunai, dan membangun jalur alternatif di pos satu pintu masuk wisata khusus bagi warga lokal Guci.

Mengingat di area objek wisata Guci tidak semua lahan Pemkab Tegal untuk wisata, tapi juga ada lahan pemukiman warga yaitu Dukuh Pekandangan dan Desa Guci.

Dengan kata lain, nantinya warga lokal tidak lagi melewati pintu utama masuk objek wisata Guci tapi lewat jalur alternatif yang disediakan. 

Sedangkan yang mau berwisata ke Guci harus berbayar sesuai Perda nomor 12 tahun 2019, sehingga lebih tertib dan tidak ada lagi permainan si ini kenal dengan ini, atau saudara ini, keluarga orang tertentu, dan lain sebagainya. 

"Kami sediakan jalur khusus bagi warga lokal, jadi saat mereka melakukan aktivitas juga lebih nyaman dan kondusif. Jalur nya sendiri sekitar 300-400 meter. Sehingga kedepan di pos satu akan dibangun gardu otomatis, yang akan masuk harus berbayar jika tidak maka tidak bisa masuk," ungkapnya.

Untuk menghindari kemungkinan ada yang mengaku-ngaku sebagai warga lokal sehingga masuk lewat jalur alternatif, Hasib menegaskan, nantinya akan dibangun pos kendali yang dijaga oleh warga lokal.

Nantinya mereka yang bertugas apakah betul yang akan melintas warga lokal Guci atau hanya mengaku-ngaku saja.

"Kami membuat jalur alternatif tidak hanya membuka saja, tapi juga sudah memikirkan pos kendali dan lain sebagainya. Nantinya yang bertugas adalah warga lokal yang mengetahui siapa saja warganya, sehingga pengendalian lebih maksimal," tutup Hasib. (dta)