TRIBUN-PANTURA.COM, PEKALONGAN - Upaya untuk menurunkan angka stunting terus digenjot oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Di antaranya dengan mempercepat pembentukan kampung keluarga berkualitas (KB) dan dapur sehat atasi stunting (Dashat) di seluruh wilayah kota Pekalongan.

Setelah terbentuk 19 Kampung KB dan beberapa Dashat, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB), kembali melaunching 10 kelurahan dari Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur, di ruang Jlamprang, kantor Setda.

Baca juga: Melihat Sistem Bioflok Kelompok Pembudidaya Ikan Bangkit Jaya Tegal, Cocok untuk Ikan Lele

Plh Setda Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini, berharap dengan adanya kampung KB di masing-masing kecamatan, tidak hanya kaitannya dengan keluarga berencana, tetapi juga terkait dengan pembangunan manusia Indonesia supaya ke depan lebih berkualitas.

"Tentunya bagaimana menjadi manusia berkualitas sudah dimulai persiapkan sebelum lahir, kita siapkan mulai dari calon pengantin, ibu yang masih hamil, termasuk anak ketika sudah lahir."

"Supaya, asupan gizinya tercukupi, terpenuhi supaya menjadi manusia Indonesia berkualitas," kata Plh Setda Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini, saat rilis yang diterima, Minggu (16/7/2023).

Ia ingin hadirnya kampung KB secara bertahap di semua kecamatan dan kelurahan, diharapkan bisa mendukung penyelesaian permasalahan stunting di kota Pekalongan.

Baca juga: Salurkan Ratusan Paket Sembako ke Nelayan Batang Secara Langsung, Dandim Pastikan Tepat Sasaran

"Di samping KB kita juga launching Dashat, mudah-mudahan diluncurkannya Kecamatan Pekalongan Utara dan Barat membantu menurunkan angka stunting di wilayah tersebut, dan membawa angka stunting kota Pekalongan di bawah rata-rata nasional dan provinsi, karena kita wilayahnya tidak terlalu luas dan berpenduduk lebih sedikit, semoga masalah stunting bisa teratasi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosidi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama OPD penanggung jawab pelayanan terkait, sektor lembaga non pemerintah, hingga unsur masyarakat.

Yos berpesan supaya masing-masing kampung KB bisa melaksanakan kegiatan dimulai dari pendataan awal, analisis situasi, inventarisasi permasalahan. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan termasuk channeling dengan OPD terkait untuk diintegrasikan dan dikonvergensikan menjadi program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Semua program OPD kami upayakan masuk ke dalam implementasi kampung KB agar kualitas keluarga bisa unggul dari sektor mulai sandang, pangan, papan dan kesehatan," katanya. (*)