TRIBUN-PANTURA.COM, PEKALONGAN - Guna mendorong pelayanan digital koperasi, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mengadakan, pelatihan akuntansi berbasis digital bagi 25 koperasi, di hotel Howard Johnson.

Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, bahwa sistem akuntansi dalam sebuah koperasi perlu disesuaikan dengan teknologi agar secara prinsip memudahkan anggota maupun calon anggota koperasi memantau.

"Saya apresiasi untuk koperasi di Pekalongan yang masih bertahan, setelah digempur era cobaan yang sangat berat pandemi kemarin, apapun itu harus menyesuaikan termasuk dengan teknologi saat ini," kata Aaf, sapaan Achmad Afzan Arslan Djunaid, saat rilis yang diterima, Kamis (30/11/2023).

Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan menerangkan, sudah ada beberapa koperasi yang menerapkan pelayanan mobile, dimana memudahkan anggota dalam beraktivitas koperasi.

"Mudah-mudahan, kedepan semua koperasi bisa berbasis mobile atau bisa menggunakan ATM, apapun koperasi di kota Pekalongan harus jemput bola terhadap UKM atau usaha mikro dan digitalisasi harus dikuatkan," terangnya.

Pihaknya menuturkan, meskipun kota Pekalongan termasuk kota kecil, namun 1 koperasi terbesar Indonesia ada di kota Pekalongan dan saat ini jumlah koperasi di kota Pekalongan baik itu koperasi BMT, KSP, KSPPS ada sekitar 285

"Kota Pekalongan ini kota kecil ada begitu banyak koperasi berkembang, masyarakat harus cermat dan jeli, koperasi mana yang bisa amanah."

"Meskipun, setiap tahun kasus koperasi terjadi di beberapa daerah. Alhamdulillah disini masih kondusif, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi meningkat," imbuhnya.

Sementara itu, plt Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Supriono menjelaskan, dalam pelatihan ini 25 koperasi simpan pinjam dilatih sistem akuntansi dan sanksi keuangan berbasis digital.

"Secara bertahap, kami akan menyasar 285 koperasi yang ada baik sistem pelayanan maupun konsolidasi terutama keuangan. Sebab, kita perlu perbaiki sistem keuangan, agar menaikkan akuntabilitas mereka dalam melayani masyarakat," katanya.

Jika pelayanan terdigitalisasi dengan baik, seluruh sistem di dalamnya akan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan dan dinilai oleh siapapun, serta meminimalisir kendala penyalahgunaan oleh pengurus maupun karyawan.

"Seringkali kita dengar masalah keuangan koperasi seperti penggelapan, hal itu yang harus kita hindari."

"Alhamdulillah dari total koperasi yang ada masih dalam kategori sehat, sebagian sudah berdigitalisasi," imbuhnya. (*)