TRIBUN-PANTURA.COM, PEKALONGAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan 49 sertifikat tanah secara door to door melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) untuk memberikan legalitas aset tanah masyarakat, serta pelaku UMKM dan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha secara gratis, di Gang Piala, Kelurahan Krapyak dan warga Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Senin (15/1/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga melakukan dialog secara langsung dengan perwakilan warga yang berkumpul di sekitar lokasi.

Hal ini dilakukan untuk memastikan program PTSL berjalan dengan baik tanpa adanya pungutan liar (pungli).

Baca juga: Kunjungi Brebes, Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat PTSL Secara Door to Door ke Warga

Menurut Menteri Hadi Tjahjanto, proses legalisasi aset milik masyarakat targetnya mencapai 126 juta bidang tanah.

Sampai saat ini, ia menyebut bahwa, pendaftaran tanah di Indonesia sudah selesai sebanyak 110,5 juta bidang.

"Memang kita targetkan di akhir 2024 ini bisa mencapai 120 juta bidang. Khusus untuk Jawa Tengah sendiri targetnya 21 juta bidang sudah tercapai 96 persen," ujarnya.

Dari capaian tersebut, Menteri Hadi Tjahjanto berharap, agar segera dideklarasikan Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia.

Baca juga: Rangkaian Terakhir RISALAH, Pegadaian Kanwil IX Jakarta Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Di tahun 2024 ini, pihaknya menargetkan 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap. 

"Di Jawa Tengah sudah ada 2 yaitu Tegal dan Surakarta. Kelebihannya itu jelas, seluruh tanah sudah terdaftar dimasukan di sistem elektronik, semuanya aman," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya menjelaskan bahwa, sebetulnya untuk program PTSL di Kota Pekalongan ini sudah diserahkan sejak Desember 2023 lalu.

Dimana dari total 287 sertifikat, kali ini yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN RI ini merupakan sertifikat lintas sektor bagi 49 orang perwakilan warga Kota Pekalongan, terdiri dari 20 warga relokasi Kampung Bugisan, Panjang Wetan dan 29 pelaku UMKM di Gang Piala Kelurahan Krapyak.

"Untuk PTSL di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2023, kami sudah menyelesaikan 100 persen kurang lebih 275 sertifikat. Sementara, sampai saat ini sudah sekitar 20 ribuan sertifikat warga yang sudah kami serahkan baik kegiatan project maupun yang rutin," jelasnya.

Baca juga: Warga Slawi Tegal Dihebohkan Temuan Kerangka Manusia di Waterleiding, Ini Ciri-cirinya

Vevin menambahkan, untuk target 2024 PTSP di Kota Pekalongan sudah nol. Mengingat, Kota Pekalongan saat ini tengah dipersiapkan menuju Program Penataan Kota Lengkap.

Dimana, di 4 wilayah kecamatan yang ada, tanah-tanah diharapkan sudah sertifikat semua. 

"Kita data mana yang belum dan mana yang sudah, pendekatannya mendata Kota Lengkap dulu. Program Kota Lengkap ini ditargetkan bisa bergulir 3 tahun ke depan, termasuk tanah negara yang belum sertifikat juga ditata dan diselesaikan dalam penataan Kota Lengkap bersama dengan tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Sekda Kota Pekalongan. Dari luasan tersebut, 65 persen sudah tersertifikat, 35 persen belum (jalan dan sungai)," tambahnya. (*)