TRIBUN-PANTURA.COM, BATANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang menggelar sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sanitasi tahun 2024 di Gedung Pramuka Batang, Rabu (6/3/2024).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Kepala Sanitasi dan Pengembangan Pemukiman DPUPR Batang, Aryani Purwanti, menjelaskan bahwa program hibah sanitasi tahun ini mencakup 19 desa, serta tambahan hibah air limbah untuk 2 desa.

“Gelontoran dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 5,28 miliar."

"Dana sebesar adalah DAK program sanitasi dan air limbah setempat, DAK sanitasi sekitar Rp 4,8 miliar dan limbah setempat itu Rp 480 juta, untuk hibah air limbah setempat dilakukan dengan sistem talangan APBD,” jelasnya. 

Talangan itu harus melalui beberapa proses mulai dari verifikasi Inspektorat hingga memenuhi persyaratan dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Jateng. 

“Untuk program DAK sanitasi pada tahun ini persyaratannya ke desa yang masih ada stunting. Maka, kami memilih lokasi berdasarkan SK desa stunting yang ditetapkan Bupati Batang,” tegasnya.

Penerima dana hibah sanitasi dengan kriteria mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah, punya lahan, ada air.

Jika tidak mau bisa dialihkan ke penerima manfaat yang lain.

Kondisi sanitasi di Kabupaten Batang sudah mencapai 82 persen dengan kategori layak ke depannya menargetkan 90 persen dengan kategori aman.

“Tahun ini DAK per unitnya Rp 5 Juta, walapun sebenarnya bisa Rp 7 Juta. ke depan mungkin seperti itu. dibangunkan jambannya, septitengnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPUPR Batang Triadi Susanto menyampaikan, program DAK sanitasi merupakan prioritas nasional dengan target layak sanitasi 90 persen, seluruh dana berasal dari APBN.

“Mudah-mudahan ada dukungan dari perangkat desa atau kelurahan untuk menerima program itu. Kalau kinerja baik bisa meningkat di tahun depan,” harapnya. 

Seperti tahun ini, mendapatkan program 21 Desa yang tahun sebelumnya program 18 Desa karena pada saat dilakukan pengecekan hasilnya baik akhirnya ada penambahan dari pusat. 

"Harapannya pihak desa tidak membebankan masalah administrasi pada tenaga fasilitator lapangan saja, tapi saling bekerja bersama dalam melakukan program sanitasi ini," pungkasnya. (*)