Berita Batang

Pemkab Batang Masuk Lima Besar Penilaian Pencegahan Korupsi di Jateng, Begini Kata Pj Bupati Lani

Penulis: dina indriani
Editor: m zaenal arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PJ Bupati Batang Lani Dwi Rejeki

TRIBUN-PANTURA.COM, BATANG - Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, mengapresiasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil membawa kabupaten ini masuk lima besar di Jawa Tengah dalam pencegahan korupsi.

Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan nilai 93 persen untuk Batang.

Peningkatan ini signifikan, mengingat pada tahun sebelumnya Batang hanya berada di peringkat 11.

"Tahun 2023, kita masuk lima besar di Jawa Tengah dengan capaian nilai 93 persen."

"Ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa," tutur Lani Dwi Rejeki dalam rilis, Senin (10/6/2024).

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2024, upaya pencegahan korupsi melalui berbagai intervensi oleh KPK melalui MCP akan melibatkan 26 OPD, naik dari 13 OPD pada tahun sebelumnya.

“Hampir semua OPD yang ada di Batang terlibat dalam MCP, semua dokumen dan rencana kerja MCP harus dipenuhi oleh semua OPD. Kita pasti bisa, karena sebenarnya kita sudah melakukan, hanya saja tidak terdokumentasikan dengan baik dan penyampaiannya harus tepat waktu,” jelasnya.

Ia meminta Inspektorat sebagai koordinator MCP untuk terus mengkoordinasikan semua OPD yang terlibat.

“Meskipun sudah ada pemberitahuan melalui surat, OPD harus memenuhi persyaratan ini dan itu, Inspektorat harus mengejar-ngejar terus sampai dapat, karena MCP ini adalah potret dan komitmen dari Pemkab Batang dalam upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Lani mengatakan jika MCP-nya dinilai rendah, capaian rendah akan dilihat dari indikator mana yang tidak tercapai.

"Kalau sudah seperti itu, OPD terkait harus menjelaskan kenapa tidak bisa mencapai 100 persen, jika ada kendala yang menyangkut regulasi pemerintah pusat mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau itu merupakan kemampuan yang bisa dilakukan oleh OPD dan tidak mencapai hasil maksimal, harus dipertanyakan,” pungkasnya. (*)