TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Dua anggota peserta simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) Polda Jawa Tengah terluka akibat gas air mata di Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis (5/9/2024).

Belum diketahui dua peserta simulasi tersebut adalah anggota polisi atau TNI. 

Hanya saja, ada satu anggota alami bocor di kepala diduga terkena selongsong gas air mata. 

Satu anggota lainnya alami hal serupa tetapi terkena di bagian lengan atas  tangan kiri. 

Anggota yang Kepalanya bocor dilarikan ke Rumah sakit Bhayangkara menggunakan Ambulance.

"Iya ada anggota terkena pelontar gas air mata. Satu di kepala satu di tangan lengan atas kiri," ucap seorang petugas Kedokteran Kepolisian (Dokpol) di lapangan.

Dalam simulasi tersebut, polisi menembakan gas air mata ke arah massa aksi yang sama-sama anggota aparat keamanan. 

Meskipun gas air mata berbahaya, polisi akan tetap menggunakan alat tersebut dalam penanganan massa aksi.

"Menangani suatu unjuk rasa tidak ada gas air mata kan ga ada power. Namun, itu langkah terakhir," ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto.

Menurutnya, penggunaan gas air mata dalam menangani konflik sosial sudah diatur dalam peraturan Kapolri  (Perkap) "Itu sudah protap (prosedur tetap) diatur dalam perkap," jelasnya.

Namun, ketika disinggung soal stok gas air mata di Polda Jawa Tengah, Artanto enggan membeberkannya.

"Stok dari Mabes Polri pasti ada. Kami didroping. (jumlahnya?) ada," terangnya.

Simulasi Sispamkota Polda Jateng mengambil tema Penanggulangan Konflik Sosial melibatkan 1.996 personel gabungan. 

Simulasi dilakukan mulai dari ada aksi pembakaran mobil dan motor, pengerusakan replika bangunan, dan kericuhan massa aksi dengan polisi. 

Selama kericuhan tersebut terdapat aksi penembakan gas air mata dan penyemprotan air dari truk water cannon.

Sementara, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan, latihan pengamanan konflik sosial dalam sispamkota sesuai aturan Undang-undang nomor 7 (UU Pemilu) dan Peraturan  Kapolri (Perkap) nomor 8 soal penangan konflik sosial.

"Inilah gambaran yang akan kita hadapi ketika massa tak terkendali. Pedomani terus aturan dan tahapannya selama menangani kerusuhan massa," kata Kapolda dalam sambutannya.

Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, simulasi pengamanan Pilkada perlu disiapkan tetapi untuk tidak digunakan.

"Jangan sampai terjadi kekerasan secara masif," ujarnya dalam sambutan.

Menurutnya, jajaran kepolisian memiliki perkap soal prosedur pengendalian massa, penanganan anarki hingga standar hak asasi manusia di dalam kebijakan kepolisian.

"Dari aturan itu bisa dilakukan penyelenggaraan pilkada tanpa kekerasan," tandasnya. (*)