Persetujuan RAPBD Jateng: Fokus Kesejahteraan-Infrastruktur-Ketahanan Pangan

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - DPRD Provinsi Jateng secara resmi menyetujui Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Jumat (28/11/2025), 

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Sarif Abdillah, Muhammad Saleh, dan Setya Arinugroho, serta dihadiri Wagub Taj Yasin, menyepakati struktur APBD 2026.

Rinciannya, total Pendapatan sebesar Rp 23,74 triliun, total Belanja sebesar Rp 24,15 triliun, ​Defisit Rp 414,5 miliar, dan Pembiayaan (Netto) Rp 414,5 miliar sehingg SiLPA nihil.

Baca juga: Mohammad Saleh: Korban Bencana di Jateng Jangan Sampai Ada yang Terlantar

Anggota Bangar dari Fraksi Partai Gerindra, Dwi Yasmanto, membacakan laporan tersebut yang mencakup hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Laporan itu juga memuat penyesuaian anggaran yang salah satunya dialokasikan untuk kegiatan Wawasan Kebangsaan. Kemudian, dukungan pembahasan Raperda tentang Pelayanan Publik.

​Rekomendasi Utama DPRD untuk APBD 2026, Banggar juga menekankan beberapa rekomendasi strategis untuk pelaksanaan anggaran tahun depan.

Diantaranya Bidang Pangan & Ekonomi berupa optimalisasi peran PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) untuk menegaskan Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

Baca juga: “Jateng Fun Run” Mohammad Saleh: Event Ini Pererat Relasi DPRD dan Masyarakat

Di samping itu, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit kelembagaan melalui Bank Jateng harus dimaksimalkan.

Untuk rekomendasi Bidang ​Kesejahteraan Sosial, berupa Perbaikan verifikasi dan validasi data By Name By Address (BNBA) untuk program rumah tidak layak huni dengan target 10.000 unit dan optimalisasi sinkronisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Di Bidang ​Infrastruktur dan Pendidikan berupa peningkatan kualitas infrastruktur jalan, khususnya yang berbatasan dengan provinsi tetangga (Jatim, DIY, Jabar) dan perbaikan komprehensif atas kualitas dan sarana prasarana pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta.

Baca juga: Mohammad Saleh Dukung Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rekomendasi lainnya adalah dukungan UKM dimana Koperasi Merah Putih memerlukan dukungan intensif dari Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) dalam aspek pendampingan manajerial dan pembaruan data keanggotaan.

"​Penyesuaian anggaran yang disepakati, termasuk penambahan pendapatan dan kenaikan belanja, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan penyesuaian setelah melalui tahap evaluasi Kemendagri," kata Dwi Yasmanto.

Setelah laporan banggar, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah & DPRD Provinsi Jateng tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Penandatangan itu dilakukan oleh Sumanto, Sarif Abdillah, Muhammad Saleh, dan Setya Arinugroho, serta Wagub Taj Yasin.

Baca juga: Mohammad Saleh: Arah Pemberdayaan Nelayan Harus Fokus Akses Kredit dan Pengembangan Teknologi

Usai penandatanganan dilanjut dengan Laporan Akhir Gubernur tentang Raperda APBD 2026, yang dibacakan Taj Yasin. Dalam laporan itu, ia mengatakan pemprov sangat apresiatif atas kerjasama DPRD dalam penyusunan raperda.