Berita Kendal
Kasus Corona Masih Mengkhawatirkan, Pembelajaran Tatap Muka di Kendal Ditunda
Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penyebaran covid-19 klaster sekolahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal menunda.
Penulis: Saiful Masum | Editor: Rival Almanaf
TRIBUN-PANTURA.COM, KENDAL - Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penyebaran covid-19 klaster sekolahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal menunda penyelenggaraan belajar mengajar tatap muka di lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut diambil bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kendal yang membawahi MI, MTS, MA serta Korwil XIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan beberapa pihak yang terlibat pada, Selasa (18/8/2020).
Kepala Disdikbud Kendal, Wahyu Yusuf Akhmadi, mengatakan pihaknya juga melibatkan Dinas Kesehatan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga Ikatan Dokter Kabupaten Kendal dalam rangka mengambil kebijakan tersebut. Pasalnya banyak dorongan dari orangtua siswa hingga beberapa pihak agar pembelajaran tatap muka di sekolahan kembali dibuka.
Dengan berbagai pertimbangan, Wahyu menuturkan, pembelajaran tatap muka pada semua sekolah formal dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat ditunda. Pihaknya pun memperpanjang proses pembelajaran jarak jauh baik secara dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring) maupun home visit dengan batas 5 siswa dalam satu tempat.
"Dari hasil evaluasi bersama dengan pemangku kepentingan kemarin, juga mengingat keterangan dari Dinkes bahwa Kendal masih zona merah, kita semua sepakat pembelajaran siswa tetap jarak jauh sampai waktu yang dimungkinkan," terangnya kepada tribunjateng.com, Kamis (20/8/2020).
Keputusan tersebut, katanya, mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) 4 institusi yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementarian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa Pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat.
Dalam SKB 4 itu diterangkan hanya daerah zona hijau yang diperbolehkan melangsungkan pembelajaran secara tatap muka dan diperluas pada zona kuning. Pihaknya pun berusaha hati-hati agar tidak terjadi penyebaran virus corona pada klaster sekolahan di Kabupaten Kendal.
"Prinsipnya, masyarakat prioritas utama. Kesehatan, keselamatan paling atas, sedangkan tumbuh kembang dan kondisi psikososial jadi pertimbangan. Semua sepakat pembelajaran jarak jauh dilanjutkan," ujarnya.
Saat ini, Disdikbud Kendal bersama stake holder tengah merumuskan opsi solusi atas kendala peserta didik yang memiliki keterbatasan saat daring maupun luring.
Wahyu berharap pandemi ini menjadi tantangan, saling bahu membahu menunaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing. "Orang tua siswa bisa sampaikan kendala kepada sekolahan agar segera ditindak lanjuti. Kita juga sudah imbau kepada guru agar memberikan keleluasaan siswa dalam mengirim tugas mengantisipasi smartphone yang juga digunakan orangtua untuk bekerja atau belajar saudaranya. Bisa juga home visit atau feedback misal sepekan sekali bertemu," jelasnya.
Disdikbud juga sudah berkordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) untuk mendorong pihak desa atau kelurahan agar bisa menyediakan tempat yang ada jaringan internet gratis agar bisa diakses anak didik.
Hal tersebut guna memudahkan peserta didik agar bisa mengikuti pembelajaran melalui daring.
"Kita dorong penyediaan fasilitas internet gratis sebagaimana di Desa Gondang Kecamatan Limbangan. Kita juga komunikasikan dengan Diskominfo terkait teknis pemasangannya agar bisa membantu kebutuhan siswa," ujarnya.
Kepala Dispermades Kendal, Wahyu Hidayat menerangkan dorongan untuk menyediakan fasilitas wifi gratis untuk umum sudah disampaikan kepada masing-masing desa.
Dari total 265 desa yang ada, 128 desa sudah menyediakan wifi gratis untuk umum, 108 desa lainnya baru tersedia wifi terbatas guna operasional perkantoran, sedangkan 29 desa belum terdapat jaringan wifi.
"Kita dorong semua desa ke depan mempunyai wifi gratis untuk bisa diakses umum, terutama yang belum memiliki. Kalau jaringan internet sudah ada di kantor desa guna kebutuhan operasional kantor," terangnya.
Pihaknya terus melakukan kordinasi dengan Diskominfo guna teknis pemasangan bagi desa yang belum memiliki. Ia juga berharap pihak desa yang masih memiliki dana untuk segera mengalokasikan wifi gratis agar bisa diakses siswa-siswi untuk melakukan pembelajaran daring.
"Kita harapkan secepatnya ini bisa terealisasi guna membantu kebutuhan anak-anak untuk pembelajaran jarak jauh," harapnya. (Sam)