Perusahaan Bus Pariwisata Jadi yang Terdampak Covid-19 di Sektor Transportasi

TRIBUN-PANTURA.COM,SEMARANG -Penyebaran virus corona Covid-19 berimbas buruk bagi kelangsungan usaha transportasi, termasuk bus pariwisata.

Dibandingkan pelaku usaha bus untuk angkutan umum baik Antarkota Antarprovinsi (AKAP) atau Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) reguler, usaha penyewaan bus pariwisata terpuruk paling dalam akibat pandemi.

Bus-bus pariwisata merupakan usaha sewa carteran pada objek- objek wisata.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Satriyo Hidayat, menuturkan sebelum pandemi, operasional angkutan pariwisata sangat hebat pada periode Januari-Maret.

• Warga Indonesia Diduga Menjadi Pelaku Bom Bunuh Diri di Filipina yang Tewaskan 14 Orang

• Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu 26 Agustus di RCTI, Trans TV, Trans 7, GTV, SCTV, dan TV Lainnya.

• Kata-kata Koeman Buat Messi Minta Barcelona untuk Melepaskannya di Bursa Transfer

"Namun, setelah pandemi, semua kontrak dibatalkan. Lantaran protokol di tempat pariwisata belum disiapkan," kata Satriyo saat diskusi terkait transportasi di masa pandemi di Hotel Noormans Semarang, Selasa (25/8/2020).

Akibatnya, armada bus pariwisata harus terpaksa dikandangkan selama pandemi ini.

Padahal, lanjutnya, pengusaha bus pariwisata sudah membuat hitung- hitungan beban biaya seperti pajak dan KIR. Namun, alat produksi berupa armada bus tidak jalan.

Oleh karena itu, beberapa pengusaha bus pariwisata meminta pengalihan status menjadi bus angkutan umum reguler AKDP.

"Mereka meminta agar diubah. Kami pun mencarikan rute yang bisa diterima pengusaha. Namun, ada syarat segmennya tidak di (kelas) ekonomi yang naik dan turun di sembarang jalan," jelasnya.

Menurutnya, ada dua perusahaan otobus (PO) dengan 12 armada yang akan dialihkan menjadi transportasi umum. Rute yang ditawarkan yakni Lasem- Brebes, Lasem- Borobudur dan Lasem- Klaten.

Selain itu, retribusi yang biasa dibayarkan bus di terminal juga ditiadanan.

"Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mereka, akan dilakukan. Ini untuk membantu mereka terkait overrated cost (lonjakan biaya)," katanya.

Sementara, Satriyo menyebut sektor transportasi darat memang menjadi yang paling terdampak akibat pandemi.

Untuk bus angkutan umum, kata dia, ada penurunan jumlah penumpang yang turun dan naik di terminal, pihaknya tidak menghitung penumpang yang turun atau naik di jalan.

Untuk load factor atau tingkat keterisian penumpang rata- rata hanya 45 persen. Penumpang terus mengalami penurunan antara 15- 20 persen.

"Ini bisa saja terjadi karena masyarakat mengendalikan diri untuk bepergian. Karena itu, ayo berikan rasa nyaman bagi masyarakat pengguna transportasi," tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, menuturkan pemerintah harus hadir dan bisa bertindak cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan penyelamatan pengusaha dan para awak angkutan umum.

"Beban harian pengusaha angkutan umum adalah soal BBM, dan harga sparepart. Ini yang mereka keluhkan, bukan soal pajak atau KIR yang periodenya tahunan. Ini yang harus dibicarakan, dan diskusikan lebih lanjut," ucapnya.

• Mobil Dinas Pak Camat di Kebumen Ringsek Tabrakan dengan Truk, Begini Kronologi dan Kondisi Korban

• Liverpool vs Salzburg, Pemain Muda Rhian Brewster Selamatkan The Reds dari Kekalahan

• Gara-gara Spion, Polisi Tangkap Ibu Pecandu Narkoba yang Aniaya Anak Kandung hingga Patah Tangan

Menurutnya, agar masyarakat mau naik bus angkutan umum lagi, harus ada jaminan kesehatan dari pengelola atau operator bus.

Lantaran, kata dia, kesehatan tidak sekedar imbauan tapi proses perubahan sistem mendasar.

Ia berharap, pada triwulan ketiga dan keempat 2020 ini para pelaku transportasi darat di Jateng sudah terbantu dengan kehadiran pemerintah.(mam)