Soal Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Ganjar: Iya, Memang Berbahaya Banget

"Iya silakan pemerintah pusat, KPU, dan Bawaslu menganalisisnya (penyelenggaraan pilkada), di daerah merah memang berbahaya banget." ~ Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - 21 kabupaten/ kota di Jawa Tengah akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2020.

Jumlah ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Sumatera Utara dimana ada 23 daerah di provinsi ini yang akan menggelar pesta demokrasi.

Kasus pandemi virus corona Covid-19 yang tak kunjung menunjukan angka penurunan signifikan serta sejumlah penyelenggara pilkada yang terkonfirmasi positif corona membuat khawatir Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

• Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Ini Pesan yang Disampaikan Jubir Kemenag

• Fenomena Equinox, Matahari akan Berada di Atas Tegal Sabtu Mendatang, Ini Penjelasan BMKG

• Satpol PP Kota Tegal: Pelanggar Aturan Pakai Masker Didominasi Warga Luar Kota

• Berkah Pandemi, Standing Pot Kreasi Dian Laris Manis Diburu Penghobi Tanaman Hias Kabupaten Tegal

Ia pun meminta agar pilkada ditunda kembali seperti sebelumnya. Setidaknya hingga menunjukan tren soal penurunan penularan corona.

"Iya silakan pemerintah pusat, KPU, dan Bawaslu menganalisisnya (penyelenggaraan pilkada), di daerah merah memang berbahaya banget," kata Ganjar di Gedung DPRD, Senin (21/9/2020).

Karena itu, ia mengungkapkan jika tahapan pilkada bisa dilaksanakan virtual atau meminimalkan pertemuan tatap muka, semestinya bisa dilakukan.

Ganjar pernah menyarankan pelaksanaan pencoblosan pilkada menggunakan e-Voting.

Namun ternyata, sistem dan aturan belum memungkinkan.

Ia berharap tidak ada klaster baru dari proses pilkada.

Mengingat, di Boyolali, sudah ada klaster dari para penyelenggara pilkada. Sejumlah anggota Panwaslu positif Covid-19.

"Semua kemungkinan (penundaan) bisa saja terjadi."

"Bisa saja ada yang ditunda, bisa saja tetap jalan namun di daerah tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat," imbuhnya.

Seperti diketahui, ormas Islam terbesar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan meminta penundaan pilkada dengan pertimbangan peningkatan kasus corona.

Sikap PBNU soal Pilkada

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.