Pilkada Serentak 2020

Soal Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Ganjar: Iya, Memang Berbahaya Banget

Soal Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Ganjar: Iya, Memang Berbahaya Banget

Tribunpantura.com/Mamduk Adi P
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, turut angkat bicara soal kemungkinan ditundanya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, utamanya di wilayah zona merah Covid-19. 

"Iya silakan pemerintah pusat, KPU, dan Bawaslu menganalisisnya (penyelenggaraan pilkada), di daerah merah memang berbahaya banget." ~ Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - 21 kabupaten/ kota di Jawa Tengah akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2020.

Jumlah ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Sumatera Utara dimana ada 23 daerah di provinsi ini yang akan menggelar pesta demokrasi.

Kasus pandemi virus corona Covid-19 yang tak kunjung menunjukan angka penurunan signifikan serta sejumlah penyelenggara pilkada yang terkonfirmasi positif corona membuat khawatir Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Ini Pesan yang Disampaikan Jubir Kemenag

Fenomena Equinox, Matahari akan Berada di Atas Tegal Sabtu Mendatang, Ini Penjelasan BMKG

Satpol PP Kota Tegal: Pelanggar Aturan Pakai Masker Didominasi Warga Luar Kota

Berkah Pandemi, Standing Pot Kreasi Dian Laris Manis Diburu Penghobi Tanaman Hias Kabupaten Tegal

Ia pun meminta agar pilkada ditunda kembali seperti sebelumnya. Setidaknya hingga menunjukan tren soal penurunan penularan corona.

"Iya silakan pemerintah pusat, KPU, dan Bawaslu menganalisisnya (penyelenggaraan pilkada), di daerah merah memang berbahaya banget," kata Ganjar di Gedung DPRD, Senin (21/9/2020).

Karena itu, ia mengungkapkan jika tahapan pilkada bisa dilaksanakan virtual atau meminimalkan pertemuan tatap muka, semestinya bisa dilakukan.

Ganjar pernah menyarankan pelaksanaan pencoblosan pilkada menggunakan e-Voting.

Namun ternyata, sistem dan aturan belum memungkinkan.

Ia berharap tidak ada klaster baru dari proses pilkada.

Mengingat, di Boyolali, sudah ada klaster dari para penyelenggara pilkada. Sejumlah anggota Panwaslu positif Covid-19.

"Semua kemungkinan (penundaan) bisa saja terjadi."

"Bisa saja ada yang ditunda, bisa saja tetap jalan namun di daerah tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat," imbuhnya.

Seperti diketahui, ormas Islam terbesar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan meminta penundaan pilkada dengan pertimbangan peningkatan kasus corona.

Sikap PBNU soal Pilkada

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved