Demo Penolakan UU Cipta Kerja
PP Muhammadiyah: Aparat Penegak Hukum Bukan Kepanjangan Tangan Penguasa
PP Muhammadiyah menanggapi cara aparat meladeni para demonstran dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja.
lihat foto
"Kami sudah lama melakukan kajian ini. Salah satu hasil kajian itu dulu pernah kami sampaikan di depan Kapolri juga, sudah saatnya kurikulum pendidikan di Polri itu dibuka ke publik," ujarnya.
"Jangan-jangan kurikulum itu tidak mengandung filosofi yang sesuai dengan kemanusiaan, keadaban, keadilan, kesetaraan, dan kurikulum itu justru filosofinya mengandalkan pada violence (kekerasan) itu," jelas Busyro.
Baca juga: Makna Sedekah Nasi Langgi Rebo Wekasan di Tegal, Persembahan Tolak Bala Diberikan untuk Tetangga
Baca juga: Jadwal Samsat Keliling Kota Tegal Kamis 15 Oktober 2020, Buka di 8 Lokasi
Baca juga: Prakiraan Cuaca di Tegal Raya Kamis 15 Oktober 2020, 9 Kecamatan Diprediksi Alami Hujan Ringan
Baca juga: Klaster Penyebaran Corona di Kota Tegal Makin Bertambah, Masyarakat Diminta Tidak Menyepelekan
Mengungkap isi kurikulum pendidikan polisi menjadi vital dalam rangka mengontrol polisi yang kerap bertindak represif terhadap massa.
Apabila memang kurikulum pendidikan Polri bermasalah dan menjadi sebab di balik kekerasan aparat, maka hal itu bisa mengarah pada pembenahan Korps Bhayangkara secara lebih dalam.
"Kalau itu yang ada, kan harus dibuka. Dalam rangka itu, maka, kalau mau fundamental betul, tidak parsial, saatnya revisi UU Kepolisian secara terbuka," sebut Busyro.
"Kalau tidak, ya akan terulang terus dan kasihan masyarakat menjadi korban terus, ditembak seenaknya saja," imbuhnya. (*)
