Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

KPU: Pilih Kotak Kosong Itu Sah, Ini Pihak yang Mewakili Bila Terjadi Sengketa Pemilu di MK

Pilih Kotak Kosong Itu Sah, Ini Pihak yang Mewakili Bila Terjadi Sengketa di MK, Begini Kata KPU

Istimewa/net
Ilustrasi pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. 

Berdasarkan putusan MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015 dan PKPU Nomor: 20/2020, memlihi Kota Kosong itu merupakan hak konstitusional masyarakat bila 'tidak sreg' dengan calon tunggal yang maju dalam Pilkada. Ketika terjadi sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi, pemantau pemilih punya legal standing untuk mewakili Kotak Kosong.

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Di Provinsi Jawa Tengah terdapat enam daerah dengan calon tunggal yang melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Daerah itu meliputi Boyolali, Grobogan, Kebumen, Kota Semarang, Sragen dan Wonosobo.

Masyarakat dapat memilih kotak kosong apabila pasangan calon tunggal yang maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka.

Baca juga: Komnas HAM Bentuk Tim hingga LPSK Siap Beri Pelindungan, Usut 6 Pengawal Rizieq Tewas Ditembak

Baca juga: Alhamdulillah, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Baca juga: Banyumas Zona Merah Covid-19, Bupati Ungkap Alasan Enggan Terapkan PSBB: Cuma Sini Saja Tak Efektif

Baca juga: Anak Mainkan Korek Gas saat Ibu Tuang Bensin ke Botol, Buuuk! . . . Rumah di Tegal Hangus Terbakar

Hal itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang mengukuhkan pilihan kotak kosong merupakan konstitusional.

Begitu juga saat terjadi sengketa. Mekanisme pengajuan perselisihan hasil pemilihan calon tunggal pada prinsipnya sama dengan lebih dari satu pasangan calon.

Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan para pihak, khususnya pemohon. 

Tentang pihak, ada perluasan subjectum litis atau pemohon yang diberikan kewenangan.

Pemantau pemilihan diberikan kedudukan menjadi pemohon.

"Pemantau pemilihan punya legal standing untuk berselisih hasil pemilu. Itu aturan di daerah yang hanya diikuti paslon tunggal."

"Tapi kalau yang peserta pemilunya bukan paslon tunggal, yang punya legal standing ya paslon lain," jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, Selasa (8/12/2020).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved