Jokowi Tegaskan Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Instruksi Ganjar untuk Kawal Kebijakan Presiden

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa vaksin covid diberikan kepada masyarakat secara gratis.

Pernyataan presiden ini menjawab publik yang menanyakan vaksin apakah diberikan gratis atau berbayar.

Meskipun demikian, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang nantinya menyalahgunakan kebijakan vaksin gratis ini.

Baca juga: Lebih Banyak Warga yang Harus Membayar Vaksin Covid-19 Dibanding yang Gratis, Ini Alasan Pemerintah

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19 di Indonesia, IDI: Kami Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik

Baca juga: Pemerintah Targetkan 67 Persen Rakyat Disuntik Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Tak Ada Pemaksaan

Baca juga: Pemerintah Telah Terima 1,2 Juta Vaksin Corona, Siapa yang Diutamakan dan Kapan Mulai Digunakan?

Seperti misalnya, ingin memperoleh vaksin secara cepat sehingga melakukan pemesanan atau pre-order dahulu ke rumah sakit melalui jalur mandiri.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mewanti-wanti jajarannya untuk mengawal program vaksinasi Covid-19 ini agar tidak ada praktik jual beli.

"Pak Jokowi sudah merespon ketika orang bimbang apakah vaksin bayar atau tidak."

"Bahkan, pak Jokowi juga menjawab keraguan atas vaksin, dengan menjadi orang pertama yang disuntik."

"Usai ditegaskan gratis, maka seluruh jajaran di Pemprov Jateng harus benar-benar mewujudkan itu," kata Ganjar, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/12/2020).

Ketika ada orang tidak sabar untuk segera mendapatkan vaksin, mereka kemudian mencari 'jalan pintas' yang memungkinkan adanya orang lain menyalahgunakan kewenangannya.

Gubernur sudah melakukan antisipasi dengan memerintahkan jajarannya untuk mengebut pendataan masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksin.

Termasuk, menyiapkan sistem antriannya, agar semua berjalan baik.

"Ini yang harus diantisipasi. Maka di Jateng saya sudah minta pendataan, bagaimana urut-urutannya, prioritasnya, berapa jumlahnya sampai pada sistem antriannya."

"Sehingga bisa dicover dengan baik. Diluar itu, tentu tidak masuk dalam kewenangan dan sistem yang ada di kami," jelasnya.

Menurutnya, dengan data yang baik, ada prioritas, dan kalau bisa menggunakan pendekatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari masing-masing penerima, maka itu bisa diberikan dengan baik.

Jika masyarakat menerima itu sesuai urutannya, Ganjar menyebut itu akan beres.

Pihaknya menekankan semua jajarannya khususnya yang menangani vaksinasi untuk memegang teguh integritas.

Tidak boleh ada yang menyalahgunakan bahkan mengambil keuntungan dari program vaksinasi ini.

"Tentu yang swasta, kami harapkan juga mengikuti langkah kami ini," imbuhnya.(mam)

Baca juga: Abai Protokol Kesehatan, Diskotek Paltinum Yogyakarta Ditutup, Petugas: Sudah 2 Kali Dibina

Baca juga: Ingin Pulang ke Jawa, Pria Ini Nekat Berenang dari Teluk Balikpapan, Pakai Pelampung Galon Kosong

Baca juga: Denda Pelanggara Prokes Rp10.000, Warga Batang: Kecil, Sekalian Rp1 Juta atau Dipenjara

Baca juga: Ganjar Surati Bupati/Wali Kota di Jateng, Minta Penerapan PTM Ditunda: Rak Sah Kesusu