Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada Pungutan Pajak Baru untuk Pembelian Pulsa dan Token Listrik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang pajak pulda, kartu perdana, token listrik dan voucher membuat gaduh media sosial.

Editor: Rival Almanaf
Istimewa/Dok. Kementerian Keuangan
Menkeu Sri Mulyani Indrawati 

TRIBUN-PANTURA.COM, JAKARTA - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang pajak pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher membuat gaduh media sosial.

Mayoritas warganet menganggap kebijakan itu akan membuat tarif token listrik dan lainnya jadi lebih mahal.

Terkait kegaduhan itu Sri Mulyani kemudian memberikan penegasan di media sosial.

Baca juga: Hati-hati Ada Lubang Besar di Jalan Siliwangi Semarang, Sudah 7 Pemotor Terjatuh

Baca juga: Hanya 30 Persen Pengunjung Wisata di Tegal yang Taat Protokol Kesehatan 

Baca juga: Jelang Arsenal Lawan Manchester United, Pertahanan Seran Merah Disorot Karena Dinilai Rapuh

Baca juga: Petani di Sangkanjaya Kabupaten Tegal Ingin Ada Kios Pengecer Lemgkap Pupuk di Desanya

Bendahara Negara itu pun menegaskan, aturan tersebut diberikan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) dan Pajak Penghasilan ( PPh).

Pengenaan pajak berupa PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, serta voucer sebelumnya sudah berlaku sehingga tidak ada jenis dan obyek pajak baru.

 
"Ketentuan tersebut TIDAK BERPENGARUH TERHADAP HARGA PULSA /KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER," tegas Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram-nya, @smindrawati, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Menkeu, selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. 

"Jadi tidak tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa token listrik dan voucer," tegasnya.

Untuk diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021.

Pada Pasal 4 beleid tersebut dijelaskan, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan atau pelanggan telekomunikasi. Selain itu, oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan atau pelanggan telekomunikasi.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved