Bisnis

Berikut Simulasi Pemotongan Pajak Pulsa dan Token Listrik yang Berlaku Mulai Februari 2021b

Pemerintah memberlakukan aturan pemungutan pajak terhadap pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer mulai 1 Februari 2021.

Editor: Rival Almanaf
Istimewa/Dok. Kementerian Keuangan
Menkeu Sri Mulyani Indrawati 

TRIBUN-PANTURA.COM, JAKARTA - Pemerintah memberlakukan aturan pemungutan pajak terhadap pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer mulai 1 Februari 2021.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021.

Melalui akun Instagramnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ketentuan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer.

Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemungutan pajak atas barang-barang tersebut.

Baca juga: Kandungan BPA Dalam Galon Air Minum Disebut Sebagai Zat Berbahaya, Begini Penjelasan BPOM

Baca juga: Hasil Serie A Liga Italia: Juventus Amankan Tiga Poin Dari Sampdoria, Namun Ronaldo Mandul 3 Laga

Baca juga: Mayat Berjenis Kelamin Perempuan Mengenakan Kaos Original Ditemukan Mengambang di Wedung Demak

Baca juga: Jadwal Pelayanan Donor Darah PMI Kota Semarang Minggu 31 Januari 2021 Buka di Lima Lokasi

Sri Mulyani juga meluruskan, dengan berlakunya peraturan tersebut, bukan berarti ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.

Dia mengatakan, ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer.

"Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucer," tulis Sri Mulyani.

Lantas, berapa besaran PPN dan PPh yang dipungut dari pulsa dan kartu perdana?

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021, dilakukan penyederhanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pulsa/kartu perdana, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

Berikut adalah contoh pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana, dikutip dari Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021.

Ilustrasi pemungutan PPN pulsa dan kartu perdana

PT A merupakan operator telekomunikasi selular (Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi)

PT B merupakan authorized distributor pulsa

PT A (Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama)

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved