Peran RT RW Harus Dioptimalkan Selama Pelaksanaan PPKM Mikro di Jateng

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Sepekan lebih pemberlakukan pembatasan masyarakat (PPKM) Mikro dilaksanakan di Jawa Tengah.

Meskipun demikian, pembatasan skala mikro ini belum dirasakan masyarakat. Aturan ini dinilai sama dengan PPKM yang diterapkan sebelumnya.

Agar upaya ini efektif dibutuhkan optimalisasi peran tataran pemerintah di lingkup terkecil yakni Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto saat diskusi Prime Topic di Gedung Berlian DPRD Jateng, Rabu (17/2/2021).

"Pelibatan RT dan RW diharapkan bisa membatasi semua kegiatan masyarakat di sejumlah kampung. Namun, dalam pelaksanaannya, kemudian dibutuhkan sosialisasi yang digiatkan kepada RT dan RW karena mereka ada yang belum paham," kata pria yang akrab disapa Krebo ini.

Gagapnya RT dan RW dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini karena kurangnya sosialisasi yang berjenjang dari kabupaten/kota kecamatan hingga desa atau kelurahan hingga yang paling bawah.

"Sehingga diharapkan para RT dan RW ini tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan jika ada warga yang hendak melakukan kegiatan (yang berpotensi kerumunan) dan tahu ketika ada warganya yang terinfeksi covid," jelasnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini berharap penerapan program ini diimbangi dengan ketegasan aparat desa.

Ia juga meminta adanya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menekan penyebaran virus corona ini.

Menurutnya, menggugah kesadaran masyarakat memang cukup sulit. Banyak masyarakat yang masih berkegiatan dengan tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Ada ungkapan kesehatan lebih berharga dibandingkan yang lain. Tapi ternyata soal makan lebih diutamakan daripada kesehatan. Dengan begitu, para ketua RT dan RW pun bisa mengingatkan warganya akan pentingnya PPKM sehingga sosialisasinya bisa lebih tajam," kata Sekretaris DPD PDI-P Jateng ini.

Pihak RT dan RW juga diminta untuk mengedukasi masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi.

Senada, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng, Harso Susilo menuturkan, perlu adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten, camat, lurah atau kepala desa, hingga tingkat RT dan RW agar program ini berjalan lancar.

Ia juga mengatakan bahwa penanganan Covid-19 tidak terlepas dari sikap masyarakat. Terutama terkait kejujuran masyarakat di tengah pandemi ini untuk keselamatan bersama.

"Misalnya, saat ada anggota keluarganya yang terpapar covid harus cepat menginformasikan kepada Ketua RT. Harus melaporkan sehingga ada penanganan dari pemerintah. Yang banyak terjadi jika ada yang terpapar, mereka diam kemudian isolasi mandiri di rumah," ucap Harso.