Breaking News:

KLB Demokrat

Mahfud MD Tegaskan AHY Masih Ketua Umum Demokrat yang Diakui Pemerintah saat Ini

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Halangi KLB Demokrat, tapi AHY Masih Ketua Umum Demokrat yang Diakui Pemerintah saat Ini

Editor: yayan isro roziki
YouTube/Agus Harimurti Yudhoyono
Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/3/2021). 

TRIBUNPANTURA.COM, JAKARTA - Pemerintah tak bisa menghalangi atau membubarkan pelaksnaan kongres luar biasa (KLB) Demokrat atau partai politik lain, sebagai bentuk menghormati independensi partai.

Dalam KLB Demokrat di Sumatra Utara, Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum (Ketum) Demokrat.

Namun demikian, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan Ketua Umum (Ketum) Demokrat yang saat ini diakui pemerintah masih atas nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Saran Hensat: Kalau Memang Demokrat Solid, saatnya AHY Kumpulkan Jajaran DPD dan DPC se-Indonesia

Baca juga: Mahfud MD Angkat Bicara soal Konflik Demokrat: Zaman SBY Pemerintah Tak Larang Partai Gelar KLB

Baca juga: Pengakuan Bambang Susilo Ihwal Kehadirannya dalam KLB Demokrat: Tak Ada Itu Iming-iming Uang

Baca juga: Moeldoko Pimpin Demokrat Versi KLB, DPC Blora: Keliru, Itu Salah, Nanti akan Ditegur Gusti Allah

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY."

"AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud menyebutkan, pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu.

Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu."

"Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu," kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah.

Karena itu, Mahfud menyebutkan, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved