Berita Tegal
Pro-Kontra Larangan Mudik Lebaran 2021 di Tegal, Wali Kota Mendukung, Organda Nyatakan Menolak
Pro-Kontra Larangan Mudik Lebaran 2021 di Tegal, Wali Kota Mendukung, Organda Nyatakan Menolak
Penulis: Fajar Bahruddin Achmad | Editor: yayan isro roziki
Penulis: Fajar Bahruddin Achmad
TRIBUNPANTURA.COM, TEGAL - Kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan larangan mudik lebaran 2021 menuai pro-kontra di Kota Tegal.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, secara tegas mendukung kebijakan tersebut, sementara Organda secara terbuka menolak larangan mudik lebaran 2021 karena dinilai banyak merugikan pelaku usaha transportasi resmi.
Namun begitu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono meminta masyarakat tidak panik menanggapi kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 dari pemerintah pusat.
Baca juga: Organda Tegal Tolak Kebijakan Larangan Mudik 2021: Tak Adil, Banyak Travel Gelap Berkeliaran
Baca juga: Ihwal Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, Pemkab Pekalongan: Belum Ada Surat Resminya
Baca juga: Jerit Pedagang di Terminal Tegal di Balik Larangan Mudik Lebaran: Toko Tutup, Bisa Makan Saja Susah
Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Tak Dilarang, Bagaimana Kesiapan Jateng Hadapi Lonjakan Pemudik?
Ia menilai, kebijakan tersebut tentu sudah mempertimbangkan resiko penularan Covid-19 di transportasi umum.
Menurut Dedy Yon, transportasi umum berpotensi menjadi tempat penularan di musim mudik.
Terlebih jika ada masyarakat yang lalai dalam protokol kesehatan.
Ia mengatakan, jika pun diperbolehkan, lebih baik masyarakat yang mudik dengan kendaraan pribadi.
Karena kendaraan umum terlalu sangat beresiko.
"Jadi saat ini kita menunggu arahan dari pemerintah pusat, untuk kepastiannya."
"Yang jelas bahwa Kota Tegal mendukung arahan dari pemerintah," katanya kepada tribunpantura.com, Sabtu (27/3/2021).
Terkait dampak ekonomi atas larangan mudik, menurut Dedy Yon, kebijakan tersebut menjadi antisipasi dari pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19.
Ia memperkirakan dampaknya tidak terlalu besar.
Menurutnya, beberapa masyarakat pun sudah ada yang menyempatkan pulang sebelum Ramadan dan Lebaran 2021.
Jadi masyarakat sudah terbiasa dengan tidak mudik di masa pandemi Covid-19.
"Ya saya harapkan posisi seperti ini mudik pakai mobil pribadi saja."
"Karena kendaraan umum ini riskan. Kalau pakai kendaraan umum lebih baik tidak usah," ungkapnya.
Organda Tegal nyatakan tolak larangan mudik 2021
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tegal menyatakan menolak kebijakan pemerintah tentang larangan mudik Lebaran 2021.
Mereka menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi para pelaku usaha angkutan umum.
Sebab, dengan adanya larangan mudik lebaran justru banyak travel gelap yang berkeliaran.
Ketua Organda Kota Tegal, Popo mengatakan, kebijakan pemerintah untuk melarang mudik lebaran itu tidak adil.
Hal itu ia lihat dari pemberlakuan larangan mudik tahun kemarin, pada 2020.
Ia menilai, banyak travel gelap yang justru dengan mudahnya berkeliaran.
Popo mengatakan, travel gelap tersebut juga semua lewat Kota Tegal.
Ada yang dari Surabaya, Wonogiri, bahkan dari Semarang.
"Dengan adanya larangan mudik, apakah pemerintah mampu memastikan semua tidak mudik."
"Karena kejadian tahun kemarin, travel gelap tetap berkeliaran sampai detik ini," katanya kepada tribunpantura.com, Sabtu (27/3/2021).
Popo mengatakan, saat ini kendaraan roda empat berplat hitam dengan mudahnya menjadi travel gelap.
Bahkan menurut informasi yang didapatkannya, sopir travel gelap itu sudah menyediakan uang Rp 1,5 juta di kendaraan bagian depan.
Uang itu untuk mel-mel atau memberi pengutan liar di jalan.
Menurut Popo, pemerintah semestinya tidak mengeluarkan kebijakan larangan mudik 2021.
Pemerintah bisa memperketat penerapan protokol kesehatan di stasiun, terminal, dan bandara.
"Kalau menurut saya itu diperketat saja mengenai protokol kesehatannya. Baik di stasiun, terminal atau bandara," ungkapnya.
Selain menyebabkan banyaknya travel gelap, menurut Popo, larangan mudik membuat masyarakat untuk nekat.
Ia mencontohkan banyak masyarakat yang sampai naik di truk.
Padahal itu justru akan membahayakan keselamatan masyarakat.
"Seperti yang di Bekasi, ada yang naik di belakang truk. Itu akan membahayakan keselamatan," ungkapnya. (*)
Baca juga: Perwira TNI Jadi Korban Salah Tangkap Polisi, Mau Sikat Bandar Narkoba Malah Keliru Grebek Kolonel
Baca juga: Klaster Piknik Senam Penusupan Kabupaten Tegal, 18 Orang Positif Covid-19, Satu Meninggal Dunia
Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Hampir 3 Tahun Tak Impor Beras, Benarkah? Cek Fakta Berikut Ini
Baca juga: Angka KIPI Capai 5-10 Persen, Vaksinasi AstraZeneca Daerah Ini Dihentikan, Ini Kata Satgas Covid-19