Bupati Minta Maaf Terlambat Serahkan Rancangan Perubahan APBD Kudus 2021

TRIBUNPANTURA.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo meminta maaf atas keterlambatan penyerahan rancangan Perubahan APBD 2021 ke DPRD Kudus.

Hal itu disampaikannya saat rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Kudus terhadap Ranperda Perubahan APBD 2021 di ruang paripurna DPRD Kudus, Jumat (15/10/2021).

Keterlambatan penyerahan dokumen tersebut lantaran ada kendala perihal Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sebelumnya, pihaknya harus koordinasi dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian Keuangan terkait penasarufannya.

Selain itu, katanya, keterlambatan juga disebabkan adanya kajian berikut validasi buruh rokok calon penerima BLT yang sumbernya dari DBHCHT. Buruh rokok yang bakal menerima jumlahnya mencapai sekitar 71 ribu.

"Dan kajian tentunya di dalam buruh rokok di Kudus ada 71 ribu, tentunya ada bentuk validasi data yang konkret.

Itu yang membuat lama salah satunya," kata Hartopo.

Ke depan, lanjut dia, keterlambatan tidak kembali terjadi. Untuk itu dia menaruh harapan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa menjemput bola terkait penyusunan rancangan anggaran.

"Tim TAPD bisa menjemput bola. Ini kan menunggu dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) satu dengan OPD lain.

Kalau tidak ada koordinator di sana nanti kami susah," katanya.

Harapan selanjutnya, kata Hartopo, agara rancangan perubahan APBD 2021 bisa segera diparipurnakan, agar realiasasi program kerja bisa segera terlaksana mengingat waktu yang kian mepet.

Ada beberapa poin penting yang harus segera dilaksanakan setelah perubahan tersebut disahkan.

Kata Hartopo, di antaranya meliputi hibah, infrastruktur, sampai pembayaran pegawai kontrak dan outsourcing.