Muktamar NU
Ihwal Muktamar ke-34 NU, Gus Huda: PWNU Jateng Nderek Keputusan Kiai Sepuh
Ihwal Muktamar ke-34 NU, Gus Huda: PWNU Jateng Nderek Keputusan Kiai Sepuh. Sekretaris Tanfidziyah PWNU Jateng, KH Hudallah Ridwan Naim
Penulis: m zaenal arifin | Editor: yayan isro roziki
lihat foto
TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 23-25 Desember 2021 di Lampung, belum ada kepastian apakah sesuai rencana atau mundur.
Perubahan itu seiring penetapan PPKM level 3 secara nasional terkait Covid-19 pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Sekretaris Tanfidziyah PWNU Jateng, KH Hudallah Ridwan Naim Lc mengatakan, PWNU Jateng mengikuti petunjuk dan keputusan para kiai sepuh.
"Ya kita menunggu para sesepuh untuk istikharah. InsyaAllah Minggu ini. Melalui rapat para ulama-ulama khas," kata Gus Huda, sapaannya, saat dihubungi Tribun-Pantura.com, Selasa (23/11/2021).
Dikatakannya, sebagai struktural, PWNU Jateng mengutamakan keputusan para kiai sepuh.
Baginya, rapat menjadi suatu kebutuhan konsideran yang lazim di organisasi NU.
"Tapi sebelum itu kan berdasarkan istikharah kiai-kiai yang khas. Pokoknya patokannya apa dawuh kiai. Jadi kita serahkan ke kiai-kiai yang khas," jelasnya.
Menurutnya, adanya perubahan waktu pelaksanaan Muktamar maupun kontestasi figur calon ketua umum PBNU, merupakan hal yang biasa.
"Sebenarnya, enggak ramai, tenang-tenang saja. Pengurus juga tenang kok."
"Enggak ada yang ramai. Karena semua yang jadi patokan itu apa dawuh kiai," tambahnya.
Salah satu agenda dalam muktamar yang akan digelar di Lampung yaitu pemilihan ketua umum PBNU.
Terkait sosok yang nantinya akan didukung, PWNU Jawa Tengah juga telah menentukan sikap.
Mengutip dari NU Online Jateng, Ketua PWNU Jateng, HM Muzamil mengatakan, sedianya muktamar mendatang dapat fokus pada agenda khittah Nahdliyah 1926 sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah.
"Politik memang penting namun bukan satu-satunya bidang garap NU. Masih banyak bidang-bidang kehidupan ini yang harus dijalankan oleh NU sebagaimana diisyaratkan dalam muqaddimah qanun asasi oleh Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari," katanya.
Menurut Muzamil, bidang garapan politik NU adalah politik kebangsaan yang bersumber dari keputusan Muktamar ke-28 NU di Yogyakarta tahun 1989 tentang pedoman berpolitik bagi warga NU.
