Rakorwil III Semester Pertama 2022, Ini yang Dibahas 11 PMI Eks-Karesidenan Pekalongan-Banyumas

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - 11 Palang Merah Indonesia (PMI) di eks-Karesidenan Pekalongan dan Banyumas menggelar rapat koordinasi Wilayah III semester pertama 2022 Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di Batang, Sabtu (5/2/2022).

11 PMI tersebut berasal dari Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, kabupaten Banyumas, kabupaten Cilacap. 

Lalu juga kabupaten Tegal, kota Tegal, kabupaten Brebes, kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga.

Baca juga: Mengagetkan Penumpang Lain, Mbah Hasanah Meninggal Dunia saat Sedang Naik Bus Trayek Bekasi-Tegal

Baca juga: Angka Covid-19 di Kendal Tembus 131 Kasus, Meningkat Tajam Dua Pekan Terakhir

Ketua PMI Kabupaten Batang, Achmad Taufiq mengatakan dalam rapat tersebut ada beberapa poin penting yang dibahas diantaranya ketersediaan mobil jenazah.

"Sebenarnya protapnya ambulan tifak boleh untuk mobil jemazah, sehingga saat ini kami sedang berusaha agar mempunyai mobil Jenazah," tuturnya.

Lebih lanjut hal lain yang dibahas yaitu tentang bulan Dana PMI kemudian, operasional kepalangmerahan hingga penyemprotan desinfektan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Hasil rakor ini akan kami sampaikan ke Musda PMI Jawa Tengah," imbuhnya.

Ketua PMI Jateng, Sarwa Permana menyebutkan tidak semua PMI punya mobil jenazah. 

Rata-rata, mobil operasional yang dipunya adalah ambulan untuk reaksi cepat. 

Ia mengatakan akan melaporkan kebutuhan mobil jenazah PMI ke gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurutnya, hal itu memang menjadi perhatian utama.

"Kalau selama ini ya pakainya mobil PMI biasanya," ujarnya

Hal lain yang mengemuka adalah usulan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng terkait koordinasi penanganan bencana. 

Baca juga: Indomaret Salurkan Donasi Pelanggan Bersama Lazisnu, Renovasi Perpustakaan SMPN 2 Pageruyung Kendal

Baca juga: Banjir Melanda Kota Pekalongan, 171 Jiwa Dievakuasi ke Lokasi Pengungsi

Ia ingin BPBD memaksimalkan potensi agar tidak ada tumpang tindih pekerjaan.

Misalnya jangan sampai dinsos dan PMI memberi jenis bantuan yang sama. Harus ada pembagian tugas semisal  ada yang bagian sembako, bangunan hingga logistik lain.

"Saya akan segera membuat surat untuk BPBD agar potensi yang ada bisa dikoordinasikan supaya tidak tumpang tindih," pungkasnya. (*)