Gubernur dan DPRD Jateng Dianggap Kurang Responsif Tanggapi Rencana Pemekaran Banyumas

TRIBUNPANTURA.COM, PURWOKERTO - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Dr Abdul Kholik MSi menyayangkan kurangnya respon cepat DPRD Provinsi dan Gubernur Jateng terkait wacana pemekaran di Banyumas. 

Ia mengatakan bila memang ada syarat yang belum terpenuhi maka segera sampaikan kembali kepada kepala daerah. 

Namun apabila sudah lengkap dan layak maka dapat segera disetujui dan disampaikan lagi ke pusat. 

Menurutnya alasan moratorium sebenarnya adalah soal kebijakan temporary dan akan ada proses di pusat.

Ia mencontohkan bahwa beberapa daerah di Jateng sudah mempunyai kajiannya masing-masing, seperti Brebes Selatan, Cilacap, dan Purwokerto. 

Alangkah lebih bagus kalau di tingkat Provinsi Jateng segera diproses. 

"Kita bandingkan dengan Jawa Barat, yaitu DPRD dan Gubernurnya sangat responsif dan banyak yang disetujui. 

Kalau dibandingkan maka di Jawa Barat lebih responsif," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, di kantor KPU Banyumas, Kamis (24/2/2022). 

Ia memaparkan pembentukan daerah otonom baru seperti di Pangandaran semua terlihat maju dan berkembang. 

Bahkan banyak yang mengakui kalau misalkan Kota Banjar sangat membantu warga di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang wilayahnya sangat luas. 

"Kota Banjar sangat membantu masyarakat Jawa Tengah. 

Kalau di Cilacap ujung sana akan lebih mudah ke Banjar dibanding ke pusat Cilacap kota. 

Faktanya membantu warga Jawa Tengah," tegasnya. 

Dirinya mengaku sempat beberapa kali bertemu dengan Pemkab dan DPRD di Banyumas bahwa pemekaran berdasarkan kajian sudah sangat bagus dan memenuhi. 

"Kita mendorong agar meyakinkan gubernur untuk menindaklanjuti dan sayang kalau di level propinsi mandeg. 

Akan sangat bagus provinsi segera menindaklanjuti," tutupnya.