Berita Jateng

Gajinya Kecil, Tiga CPNS Pemkot Semarang Pilih Mengundurkan Diri

Tiga CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

TribunPantura.com/Eka Yulianti Fajlin
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Abdul Haris. 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Sebanyak tiga calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. 

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Abdul Haris mengatakan, jumlah CPNS yang diterima di lingkungan Pemerintah Kota Semarang periode 2021 sebanyak 1.155 orang serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 2.080 orang. 

BKPP mencatat, ada yang mengundurkan diri sebelum pelaksanaan tes dengan alasan tidak bersedia ditempatkan di Kota Semarang.

Selain itu, BKPP juga mencatat ada tiga CPNS yang mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima sebagai PNS Pemkot Semarang

Haris telah memanggil pihak yang bersangkutan untuk klarifikasi alasan mengundurkan diri. Dari keterangan pihak bersangkutan, dua CPNS mengundurkan diri karena alasan masih terikat kerja dengan satu rumah sakit di Kota Semarang.

Tak hanya alasan masih terikat kerja, dua CPNS tersebut tetap memilih profesinya di rumah sakit karena alasan finansial yang mana gaji lebih besar dibanding menjadi PNS Pemerintah Kota Semarang. 

"Saat saya wawancara selain ada ikatan kerja, gajinya besar. Waktu itu saya tanya di RS gajinya Rp 10 juta lebih. Kedua, ilmu mereka di laboratorium. Kalau di Pemkot Semarang, mereka ditempatkan di puskesmas. Jadi, mereka memilih tetap bekerja di RS," jelas Haris, Senin (30/5/2022). 

Kemudian, lanjut dia, satu CPNS dari luar kota yang mendaftar di lingkungan Pemkot Semarang juga mengundurkan diri dengan alasan tidak mau ditempatkan di Kota Semarang karena harus merawat orang tua di rumah.

Mundurnya tiga CPNS tersebut membuat jabatan yang sebelumnya mereka pilih kini masih kosong. BKPP masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kekosongan jabatan tersebut. 

"Biasanya, yang nomor urut dua yang menggantikan, tapi itu kewenangan pusat," katanya. 

Adapun terkait sanksi, menurut Haris, tidak ada sanksi yang dikenakan kepada tiga CPNS yang mengundurkan diri karena mereka tercatat belum mulai bekerja dan belum mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Namun demikian, negara tetap mengalami kerugian karena pelaksanaan tes CPNS menggunakan anggaran. 

"Tidak ada sanksi. Dia belum bekerja, tapi statusnya sudah diterima."

"Beda kalau misal sudah disekolahkan, diikutkan diklatsar, dan sebagainya."

"Secara finansial, kerugian pasti ada karena pelaksanaan tes pakai anggaran, tapi kerugian kecil."

"4000 peserta dibanding tiga uang mengundurkan diri, mungkin tidak seberapa kerugiannya," terangnya. (*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved