Berita Slawi

Jelang Idul Adha, Ini Persiapan yang Dilakukan Pemkab Tegal

Melihat perkembangan kasus PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal mulai melaksanakan beberapa langkah antisipasi.

TribunPantura.com/Desta Leila Kartika
Ilustrasi - Dokter hewan sedang memeriksa sapi di peternakan PT Rodjo Banteng Mas (RBM), Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Selasa (17/5/2022). 

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan, bahkan sesuai update terakhir pada 22 Juni 2022 lalu jumlah temuan mencapai 843 kasus.

Adapun dari jumlah temuan 843 kasus ini, tersebar di 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal.

Melihat perkembangan kasus PMK terlebih menjelang Idul Adha pada 9 Juli 2022 mendatang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal mulai melaksanakan beberapa langkah antisipasi.

Seperti memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai wabah PMK, sosialisasi, rapat internal, menindaklanjuti standar operasional prosedur (SOP) dari Gubernur Jateng (tentang lalu lintas hewan dan produk hewan), serta mulai melakukan vaksinasi PMK pada Minggu ini.

Baca juga: 162 Calon Jemaah Haji Asal Kota Pekalongan Masuk Kloter Sapi Jagad

"Kami rencana mulai Senin ini melakukan vaksin pada hewan ternak."

"Kami menyasar hewan ternak yang tidak tertular PMK atau yang sehat, terutama ternak sumber bibit, ternak masyarakat, dan ternak sapi perah."

"Selain sapi, kami juga menyasar kerbau, sementara kriteria itu saja yang baru bisa kami vaksin," terang Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, Sugiyanto, Senin (27/6/2022).

Terkait SOP yang diterapkan gubernur mengenai lalu lintas hewan ternak dan produk yang akan masuk wilayah Provinsi Jateng, menurut Sugiyanto ada beberapa ketentuan.

Baca juga: Ingat Pertikaian Dua Pemuda di Pekalongan? Polisi Telah Menangkap Pelaku Pembacokan

Diantaranya, hewan dan produk hewan yang akan masuk ke wilayah provinsi Jateng harus memiliki surat rekomendasi pemasukan dari provinsi Jateng atau kabupaten/kota tujuan, dan rekomendasi pengeluaran dari provinsi atau kabupaten/kota asal. 

Setiap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan harus membawa surat keterangan kesehatan hewan (SKKH), atau sertifikat veteriner yang ditandatangani dokter hewan berwenang. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved