Berita Slawi

Pemkab Tegal Kerja Sama dengan Kejaksaan Atasi Masalah Perdata hingga Gugatan Class Action

Tingkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muh radlis
IST
Bupati Tegal Umi Aziah, menandatangani nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Slawi, di Ruang Rapat Bupati Tegal belum lama ini. 

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI – Tingkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Pemerintah Kabupaten Tegal jalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.


Penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama ini, berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tegal belum lama ini. 

 

Bupati Tegal Umi Azizah, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama ini sehingga penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum pemerintahannya di bidang perdata dan tata usaha negara dapat berjalan efektif, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 


“Adanya kerjasama ini, tentunya akan sangat membantu kami dalam mengatasi persoalan sumberdaya aparatur di bagian hukum yang sangat terbatas jumlahnya,” ungkap Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (14/7/2022). 


Umi juga berharap, kehadiran kejaksaan negeri ini dapat membantu Pemkab Tegal mengatasi sejumlah permasalahan perdata seperti sengketa aset tanah milik pemerintah daerah, gugatan class action maupun gugatan perkara administrasi negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).


Dari kerjasama tersebut dirinya berharap ada transfer pengetahuan dari proses penanganan permasalahan hukum oleh Kejaksaan Negeri ke personil ASN di bagian hukum, dari mulai penyiapan berkas acara hingga saat beracara di pengadilan. 


Pemberian pendapat hukum atau legal opinion dari unsur kejaksaan atas permasalahan administrasi tertentu juga diperlukan pihaknya untuk mencegah ASN atau pejabat ASN mengambil keputusan yang keliru, sehingga bisa berakibat konsekuensi hukum ataupun timbulnya kerugian negara. 


Khususnya mereka yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa ataupun pelaksanaan kegiatan.


Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Bimo Budi Hartono, menjelaskan bahwa dijalinnya nota kesepakatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara.


Menurut Bimo, pihaknya berkomitmen untuk selalu memaksimalkan tugas dan fungsinya mendampingi Pemkab Tegal dalam penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya.


“Kita harus menumbuhkan tiga hal penting di masyarakat, good goverment, fair competition dan public trush,” kata Bimo. 


Mengakhiri sambutannya, Bimo menyampaikan ucapan terima kasihya kepada Bupati Tegal yang telah memberikan kepercayaan pada Kejaksanaan Negeri Slawi. 


“Kami siap mendampingi dan membantu serta kolaborasi untuk kabupaten Tegal,” tutup Bimo.

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved