Berita Pekalongan

Wabup Riswadi Sampaikan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Wakil Bupati Pekalongan Riswadi menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: muh radlis
TRIBUN PANTURA/Indra Dwi Purnomo
Wabup Pekalongan Riswadi saat menyerahkan berkas rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun 2022 kepada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (24/8/2022) 

TRIBUNPANTURA.COM, KAJEN - Wakil Bupati Pekalongan Riswadi menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (24/8/2022).


Dalam rancangan perubahan KUA PPAS Kabupaten Pekalongan, Riswadi mengatakan bahwa APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2022 telah berjalan dan gambaran atas dinamika pelaksanaannya dapat dilihat dan tercermin pada laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2022 yang telah disusun serta dilaporkan pada bulan Juli 2022 yang lalu.


"Laporan realisasi semester pertama APBD tersebut merupakan amanat sebagaimana ketentuan pasal 161 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar perubahan APBD," kata Wakil Bupati Pekalongan Riswadi.


Pada ketentuan pasal 161 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 bahwa perubahan APBD dapat apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.


Lalu, keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat atau keadaan luar biasa.


"Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan penggunaan pembiayaan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020," imbuhnya.


Kemudian, secara umum berkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022, terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah dan adanya perubahan kebijakan serta regulasi pemerintah yang menjadi dasar dan arah perubahan rencana pembangunan tahun 2022.


"Pengalokasian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa tahun anggaran 2021) yang sebagian besar untuk dianggarkan guna memenuhi belanja wajib dan belanja mengikat untuk penyesuaian Silpa yang bersumber dan untuk dianggarkan kembali berkenaan seperti kegiatan badan layanan umum daerah, bantuan operasional sekolah, dan dana alokasi khusus," ucapnya.


Riswadi mengungkapkan, seiring dengan dinamika yang terjadi baik realisasi anggaran yang tercermin pada laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2022, maupun perkembangan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk melakukan perubahan anggaran APBD tahun 2022 yang telah dimulai tahapannya dengan penetapan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan 2022.


"Selanjutnya perubahan KUA PPAS tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (perubahan APBD) Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2022," ungkapnya.

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved