Ketua DPC PPP Kudus Sebut Pencopotan Suharso Monoarfa Sudah Sesuai AD/ART Partai

TRIBUNPANTURA.COM, KUDUS - Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kudus, KH Zainuddin Rusydan, sepakat dengan pencopotan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum partai berlambang ka'bah.

Baginya, pencopotan itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Kemarin saya coba ngobrol sama pengurus harian termasuk prediksi saya sendiri itu terkait dengan pencopotan Pak Suharso sudah sesuai AD/ART ya saya mendukung," kata KH Zainuddin, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Satresnarkoba Polres Tegal Kota Berhasil Bekuk Pengedar Narkoba, Ini Barang Bukti yang Disita

Pencopotan Suharso sebagai Ketua Umum PPP merupakan buntut dari statemen 'amplop kiai'.

Bagi Zainuddin, statemen tersebut tidak pantas keluar dari seorang ketua umum partai yang salah satu basis suaranya berangkat dari para kiai dan santri.

"Biasanya kalau ada pejabat datang ke pesantren pulangnya ninggali amplop itu sebuah statemen yang tidak harus dilontarkan oleh seorang ketua DPP karena itu banyak melukai para kiai," katanya.

Baca juga: Jadwal dan Harga Tiket Kapal Karimunjawa Express Bahari, Kamis 8 September 2022

Untuk PPP di kalangan masyarakat Pantura, kata Zainuddin, basisnya merupakan masyarakat santri.

Misal dari Demak, Jepara, Kudus, Pati, dan Rembang.

Adanya statemen 'amplop kiai' dari Suharso Monoarfa, banyak pula kalangan kiai muda di wilayah tersebut yang menyayangkan.

Alih-alih dihubungkan dengan praktik suap-menyuap, bagi Zainuddin itu sudah tidak relevan.

Baca juga: BLT BBM di Jepara Dicairkan Mulai Hari Ini, Total Ada 127.703 Penerima

"Teman-teman kiai muda yang sesama saya ini bagaimana pak kiai ada statemen dari pak ketua, ya sudah nanti dievaluasi maksudnya Pak Suharso kayak apa," katanya.

Di sisi lain, katanya, Suharso merupakan seorang pengusaha.

Kemudian dia juga masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

Artinya, dia memiliki tanggung jawab lain selain sebagai seorang ketua partai.

Baca juga: 8 Perpustakaan di Batang Terima Sertifikat Akreditasi, Perpustakaan Khusus JDIH Raih Akreditasi A

"Kan pasti dia loyalnya kan sama tugas kenegaraan kan. Sehingga di partai sedikit terkalahkan untuk membagi waktunya," katanya.

Bagi Zainuddin, mengurus PPP saat ini butuh keseriusan lebih.

Pasalnya, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen pada Pemilu mendatang harus bisa diraih.

Jika mengaca pada Pemilu 2019, PPP memperoleh tidak lebih dari 5 persen suara sah atau tepatnya 4,52 persen. Perolehan angka yang nyaris.

Baca juga: Ihwal Pemberhentian Suharso Monoarfa dari Ketum PPP, Ini Respon Ketua DPC Purbalingga

Untuk itu, pada Pemilu 2024 mendatang perlu persiapan matang agar PPP lolos ke parlemen.

"Ini kami juga ketar-ketir terkait dengan itu (parliamentary threshold), kalau di dunia pesantren pada mogok. Itu parliamentary threshold yang sudah ditetapkan kan kami bisa kacau," katanya

Sebagai pengganti Suharso Monoarfa, kini PPP dipimpin oleh Muhamad Mardiono selaku pelaksana tugas.

Bagi Zainuddin, Mardiono harus mampu mendongkrak suara partai.

Baca juga: Breaking News: Pesawat Latih TNI AL Dikabarkan Jatuh di Selat Madura

Secara pribadi dia menilai Mardiono sosok yang loyal di PPP. 

"Karena beliau kelahiran Jogja sehingga sopan santunnya ada, kemudian dengan dunia pesantren juga familiar. Dengan pemilih PPP, simpatisan, kader saya lihat sepak terjangnya juga familiar," kata dia. (*)