Berita Pekalongan

Wujudkan Komitmen Perlindungan Anak, Kota Pekalongan Deklarasi Bebas Pekerja Anak

Pemerintah Kota Pekalongan mewujudkan komitmennya dengan mendeklarasikan Kota Pekalongan Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: m zaenal arifin
Dokumentasi
Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat mengahadiri deklarasi Kota Pekalongan Bebas Pekerja Anak, di di ruang Jlamprang Setda setempat, Senin (14/11/2022). 

 

TRIBUNPANTURA.COM, PEKALONGAN - Usai gencar melakukan roadshow dan deklarasi ke 6 perusahaan formal di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan mewujudkan komitmennya dengan mendeklarasikan Kota Pekalongan Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.

Hal itu ditandai dengan penyerahan Peraturan Walikota (Perwal) Perlindungan pada Pekerja Anak dan penandatanganan komitmen bersama Kota Pekalongan ramah perempuan dan peduli Anak oleh Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, di ruang Jlamprang Setda setempat, Senin (14/11/2022).

Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan mengaku bersyukur, deklarasi Kota Pekalongan bebas pekerja anak pada hari ini berjalan lancar.

Menurutnya, deklarasi ini sebagai upaya dari komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Pekalongan bebas pekerja anak.

"Alhamdulilah, pada deklarasi Kota Pekalongan bebas pekerja anak tingkat kota, dihadiri oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus dan Anak pada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen-PPA) RI, untuk bersama-sama komitmen melarang adanya anak yang dipekerjakan," kata Achmad Afzan Arslan.

Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan mengungkapkan, fokus pemerintah tidak hanya berhenti di tahun 2022 saja, melainkan juga komitmen ini dilanjutkan pada tahun 2023 yang akan menyasar sektor informal.

Pihaknya merasa senang, deklarasi Kota Pekalongan Bebas Pekerja Anak ini telah diapresiasi dari Kemenaker dan Kemen-PPA RI, terlebih Kota Pekalongan sebagai inspirator kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.

"Misalkan pekerja di toko-toko, dan sebagainya. Mudah-mudahan, semuanya dilancarkan upaya-upaya Pemkot dalam melarang adanya pekerja anak dibawah umur, dan di tahun depan kita juga ingin mengajukan ke Kementerian terkait perlindungan perempuan dan remaja," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, Haiyani Rumondang, menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan RI mengapresiasi kepada jajaran Pemerintah Kota Pekalongan, perusahaan, dan instansi terkait lainnya atas terwujudnya upaya-upaya komitmen dan deklarasi Kota Pekalongan bebas pekerja anak.

"Deklarasi dan komitmen ini menjadi modal utama, tidak hanya diliat dari tidak adanya anak yang dipekerjakan di sebuah perusahaan, namun lebih kepada dampak luas lainnya."

"Dengan deklarasi Kota Pekalongan Bebas Pekerja Anak ini, mengandung maksud bahwa komitmen kita bersama, dimana anak-anak memang harus diberikan waktu bermain, dan diberikan haknya untuk mendapatkan kasih sayang orangtua dibandingkan bekerja, dan mengajak perusahaan untuk meningkatkan kesadaran bahwa mempekerjakan anak-anak itu merupakan hal yang tidak baik dari sisi hak anak," terang Haiyani.

Kemudian, dari Kemen-PPA sudah ada regulasi menghapuskan pekerja anak, dimana difokuskan kepada mengedukasi perusahaan-perusahaan untuk tidak mempekerjakan anak.

Kaitannya dengan sanksi perusahaan yang melanggar hal tersebut, akan dikaji sejauh mana pelanggaran tersebut, misalnya terkait perlindungan anak.

"Kita ingin lakukan edukasi, pembinaan, dan mengeluarkan anak dari aktivitas bekerja terlalu dini dengan diberikan fasilitas yang sesuai dengan aturan," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved