Tingkatkan Kualitas Ekonomi Peternakan, DPRD Jateng: Perlu Bangun Sinergitas Dengan OPD Terkait

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Kesejahteraan dalam sektor peternakan berkaitan erat dengan aspek primer masyarakat, yaitu produksi dan konsumsi produk peternakan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas terhadap produknya. Sinergitas antara pemerintah, OPD terkait, serta pelaku peternakan turut berpengaruh terhadap perencanaan kebijakan yang baik dan relevan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga peternakan di Jawa Tengah (Jateng) mencapai lebih dari 8,5 juta peternakan.

Itu artinya, Jateng masih memiliki potensi pengembangan pembangunan masyarakat melalui sektor peternakan, di samping sektor pertanian yang juga tinggi.

"Subsektor peternakan menjadi salah satu yang paling banyak memberikan kontribusi pada perekonomian masyarakat. Pengembangan peternakan juga mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan," ungkap Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, Selasa (22/11/22) kemarin.

Heri menambahkan, pemberdayaan sektor peternakan juga dapat diandalkan sebagai upaya perbaikan perekonomian.

Sehingga penting untuk dilakukan kerja sama antara pelaku peternakan dengan lembaga serta pemangku jabatan dalam usaha pensejahteraannya.

"Mengingat keterkaitan antara fakta di lapangan dengan tujuan pembangunan begitu nyata, maka pengambilan kebijakan oleh pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, termasuk kompleksitas permasalahan yang ada," lanjutnya.

Di samping itu, kata Heri, ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat. Khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani.

"Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani, akan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (SDM). Itu juga yang kita butuhkan untuk tujuan pembangunan," tegasnya.

Heri mengatakan bahwa ada sejumlah faktor yang berpengaruh dalam kesejahteraan peternakan di Jateng. Di antaranya, ketersediaan bibit unggul, kesehatan  hewan, ketersediaan pakan, kepastian pasar serta kepastian harga.

"Itu yang masih terus kita upayakan untuk membangun kerja sama yang baik. Kemitraan yang terukur, serta pengembangan potensi kualitas yang unggul, ungkapnya.

Pimpinan dewan dari fraksi Partai Gerindra itu berujar, beberapa peraturan serta kebijakan kesejahteraan sudah diperbaharui untuk memudahkan para peternak. Salah satunya terkait hibah baik berupa produk ternak maupun dana tunai.

Saat ini, kebijakan yang termaktub dalam peraturan gubernur (Pergub) dianggap sudah lebih memudahkan kelompok ternak. Khususnya yang bersinggungan dengan persyaratan penerimaan bantuan dari pemerintah.

Seperti syarat penerima hibah yang sudah tidak perlu lagi melalui kelompok atau komunitas yang berbadan hukum.

Para peternak saat ini, sudah bisa mengajukannya dengan masuk dalam kelompok yang disetujui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Sudah masuk dalam agenda legislasi, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan bersama pihak-pihak terkait," pungkasnya. (*)