Dongkrak Kepesertaan JKN, Pemkab Kudus Gelontor Rp 24 Miliar dari DBHCHT

TRIBUNPANTURA.COM, KUDUS - Peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. 

Oleh karena itu, Pemkab Kudus terus mendongkrak keikutsertaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satunya dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus tahun anggaran 2023. 

DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus tahun 2023 ini yaitu sebanyak Rp 238,52 miliar.

Pemkab Kudus telah mengalokasikan sekitar Rp 24 miliar dari anggaran dana cukai tersebut untuk pembayaran program JKN bagi masyarakat.

Khususnya melalui program JKN bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.

Alokasi DBHCHT tersebut pun sukses mendongkrak jumlah kepesertaan JKN di Kota Kretek. 

Diketahui, jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Kudus per Maret 2023 telah mencapai 96,24 persen.

Dengan adanya capaian tersebut, Kabupaten Kudus berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023 dari pemerintah pusat belum lama ini. 

Ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kudus untuk memberikan jaminan kesehatan secara luas bagi warganya.

Kudus menjadi salah datu daerah yang menerima penghargaan tersebut karena berhasil mendongkrak cakupan kepesertaan JKN hingga 96,24 persen. 

Angka ini melebihi cakupan kepesertaan minimal yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu minimal 95 persen.

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat. 

Melalui program ini manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga.

“Target kami cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kudus mencapai 98 persen agar semakin banyak lagi warga yang memiliki jaminan kesehatan,” ujarnya, kemarin.