Bak Durian Runtuh, KIT Batang Bakal Terima Investasi Beberapa Pengusaha Asal Tiongkok

TRIBUNPANTURA.COM, BATANG - Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Provinsi Fujian bakal menambah daftar investor di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Kerjasama investasi dua negara itu terbangun dalam Forum High-Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI-RRT yang bertempat di Hotel Shangrila Jakarta, 9 Mei 2023 lalu. 

Kegiatan itu di gelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menghasilkan Two Countries Twin Parks (TCTP). 

“Ada tiga pemerintah daerah yang diundang pada forum tersebut, yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Bintan dan Kota Semarang,” terang Kepala DPMPTSP Batang, Wahyu Budi Santoso, Selasa (30/5/2023).

Wahyu menjelaskan skema kerja sama "Two Countries Twin Parks" (TCTP) akan mendukung dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan China khususnya di sektor industri. 

“TCTP diharapkan dapat menjadi pendorong bagi kedua negara untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung industri, seperti infrastruktur logistik maritim, dan mendukung kebijakan seperti kemudahan perizinan kepabeanan untuk produk-produk industri,” jelasnya.

Adapun, sektor-sektor yang menjadi prioritas kedua negara dalam TCTP termasuk industri maritim, manufaktur pangan, material bangunan, elektronika dan sektor lainnya yang telah disepakati oleh kedua negara.

“Sejumlah pengusaha dari Fujian juga akan berinvestasi di KIT Batang, dengan luas lahan yang dibutuhkan kurang lebih 200 hektar,” tuturnya.

Wahyu menyampaikan Pemkab Batang harus bersiap dalam menyambut dan melayani investor ini.

Kendala yang masih terjadi adalah kurangnya kemampuan SDM dalam berkomunikasi dengan investor, khususnya terkait penguasaan Bahasa Mandarin. 

Menindaklanjuti kerjasama itu, Duta Besar RRT juga sudah melakukan kunjungan ke KIT Batang pada minggu lalu, yang dilakukan juga kunjungan balasan oleh Pemerintah Indonesia ke RRT di Provinsi Fujian. 

“TCTP diharapkan dapat menjadi pendorong bagi kedua negara untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung industri, seperti infrastruktur logistik maritim, dan mendukung kebijakan seperti kemudahan perizinan kepabeanan untuk produk-produk industry,” pungkasnya. (*)