Antisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ini Upaya yang Dilakukan Kantor Imigrasi Semarang

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang tetap komitmen melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia.

Komitmen yang dilakukan adalah pengawasan permohonan paspor calon pekerja migran Indonesia (PMI).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan mengatakan, ada kendala yang saat ini dihadapi Imigrasi terhadap pengawasan calon PMI terkait permohonan paspor.

Calon PMI bisa memohon paspor di mana saja tanpa sesuai domisili dan tidak perlu menggunakan rekomendasi.

Hal itu terjadi sejak diberlakukan Permenkumham 19 tahun 2022.

"Terdapat satu diantara pasal di aturan lama Permenkumham no 18 tahun 2014 yang dihapuskan yakni pasal 6."

"Pasal itu menyebutkan calon PMI yang mengajukan paspor biasa diajukan di provinsi atau domisili yang bersangkutan dan harus ada rekomendasi dari Disnaker," ujar Guntur saat ditemui di kantornya, Senin (12/6/2023).

Meski adanya perubahan aturan itu, para stakeholder dan mitra Imigrasi meminta agar dilakukan pengawasan terhadap calon PMI.

Pengawasan dilakukan dengan cara wawancara mendalam pada pemohon paspor.

Tidak hanya itu Imigrasi juga melakukan pengawasan di Bandara.

"Kami juga masih bisa melakukan penangguhan dan penundaan. Artinya kalau mau bekerja harus ada surat dari Disnaker."

"Namun sejak peraturan itu keluar penangguhan belum dirincikan dan turunannya," tuturnya.

Dikatakannya, berdasarkan data Kantor Imigrasi Semarang permohonan paspor PMI yang ditunda sepanjang tahun 2022 mencapai 41 pemohon, dan tahun 2023 hingga bulan Mei mencapai 30 pemohon.

Penundaan berdasarkan hasil wawancara bahwa pemohon mengajukan paspor untuk bekerja tanpa dilengkapi surat rekomendasi.

"Data pemohon tahun 2022 berjumlah 8.756 pemohon, tahun 2023 hingga bulan Mei mencapai 3.068 pemohon. Rata-rata permohonan setiap bulan paspor 400 an," jelasnya.

Menurut Guntur terjadi ketimpangan data PMI antara Kantor Imigrasi Semarang dengan BP2MI.

Hal itu terungkap saat rapat dengan Komisi IX DPR RI.

"Data kami hanya 3 ribu sementara data BP2MI khusus di Kendal mencapai 33 ribu calon PMI yang diberangkatkan."

"3 ribu pemohon di seluruh wilayah kerja kami. Ya kami sampaikan permohonan paspor bisa diajukan dimana saja," ujarnya.

Guntur menerangkan kesulitan mengawasi PMI karena terganjal regulasi konversi Visa.

PMI dapat mengkonversi visanya dari wisata menjadi bekerja tanpa harus keluar dari negara itu.

"Biasanya pakai visa jalan-jalan terus sampai di negaranya konversi wisata. Beda pekerja asing di Indonesia tidak bisa mengkonversi visa. Harus balik ke negaranya baru bisa konversi visanya," tuturnya.

Meski begitu untuk mencegah TPPO ia terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). Pihaknya memperdalam wawancara terhadap pemohon paspor. (*)