Periode Januari-Agustus 2024, 46.240 Pekerja Terkena PHK, Terbanyak di Jawa Tengah

TRIBUN-PANTURA.COM, JAKARTA - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus terjadi hingga Agustus 2024 ini.

Kondisi tersebut menunjukkan ketidakpastian iklim investasi di Indonesia.

Selama periode Januari-Agustus 2024, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkap ada 46 ribu pekerja di Indonesia yang mengalami PHK.

Lebih tepatnya, 46.240 pekerja terkena PHK selama periode Januari-Agustus 2024. 

Sektor yang paling banyak melakukan PHK pada pekerjanya di antaranya tekstil dan garmen. 

"PHK per Agustus itu 46 ribu. Terbanyak manufaktur, tekstil, industri pengolahan, garmen, alas kaki," kata Ida ketika ditemui di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024).

PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah. Posisi kedua diikuti DKI Jakarta yang didominasi oleh sektor jasa.

Baca juga: PLN Pastikan GIS Tambak Lorok III Beroperasi Andal Menyambut Hari Pelanggan Nasional

Setelah Jawa Tengah dan DKI Jakarta, provinsi ketiga yang paling banyak terjadi PHK adalah Banten. 

Pada Januari-Juni 2024, total pekerja yang mengalami PHK mencapai 32.064 orang, naik 95,51 persen dibanding periode yang sama pada 2023, yaitu sebesr 26.400 orang.

"Ya, kita akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya. Memang naik, tetapi mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari angka tahun 2023," kata Ida.

Diketahui pada tahun 2023 angka PHK mencapai 64.855 orang.

Ia memastikan pihaknya akan terus melakukan mitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi lagi.

Baca juga: Warga Kota Tegal Ini Akhirnya Bisa Operasi Pasang Ring Jantung Berkat Program JKN

Mitigasi itu dilakukan dengan mempertemukan manajemen perusahaan dengan pekerja agar bisa menekan angka PHK.

"Jadi upaya-upaya itu ternyata juga Alhamdulillah karena kita pertemukan, antara manajemen dengan pekerja, kita ketemukan itu bisa menekan terjadinya PHK," ujar Ida.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, ada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker yang menangani soal PHK.