Gagasan Hendrar Prihadi dan Taj Yasin Soal TPP ASN Hingga Korupsi dalam Debat Perdana Pilgub Jateng

ASN juga sudah terbiasa dengan reformasi birokrasi.

"Dulu pernah dilakukan satu OPD satu desa binaan, jadi satu OPD harus mengetahui kinerja seluruh kinerja OPD di Jateng."

"Jadi sudah biasa ASN dengam perubahan birokrasi," katanya.

Baca juga: Ribuan Bu Nyai di Kabupaten Tegal Deklarasi Dukung Pasang Ini di Pilgub Jateng dan Pilbup Tegal

Handi pun mengatakan, Gus Yasin dan Ganjar Pranowo memang sudah pernah melakukan hal tersebut tentang perubahan.

Namun situasinya kini berbeda, karena kementerian jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Hendi juga setuju dengan apa yang dilakukan saat Gus Yasin menjabat sebagai Wakil Gubernur Jateng.

"Namun lebih menunggu PP-nya dulu, dari pada keliru dan APBD tidak bisa untuk kemanfaatan dan permasalahan ke depan. Tapi saya setuju dengan perubahan, saya adalah hopping (kawan) Gus Yasin," terang Hendi dengan bahasa khas Semarangan.

Pada pertanyaan kedua, moderator menanyakan mengenai capaian kapasitas institusi dengan tantangan pungli yang mencapai 4,96 yang lebih tinggi dari nasional.

Moderator menanyakan inovasi kebajikan publik yang akan diterapkan untuk memberantas pungli di Jateng.

Hal tersebut dijawab oleh Gus Yasin, ia menuturkan Jateng telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelayanan publik.

Temuan dan pelanggaran di Jateng juga meningkat pada 2019-2023, di mana rata-rata 18 persen dengan pelanggaran kekerasan.

Untuk itu ia ingin memberikan pendidikan akhlak dan pendidikan antikorupsi berbasis ISO 37001 serta pemerintah desa akan kami terapkan pelayanan tanpa tatap muka.

"Anggaran pengawasan juga akan kami tingkatkan hingga tingkat desa, kami ingin meningkatkan integritas dan daya saing," terangnya.

Jawaban Gus Yasin pun dirasa Hendi belum menjawab pertanyaan dari moderator.

Hendi juga berujar, program Gus Yasin keren.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Pilgub Jateng Versi Kanigoro Network dan LKPI, Begini Respons Andika Perkasa