GMPK Jateng Dorong Kepala Daerah Terpilih Bangun Kepemimpinan Berintegritas

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar secara serentak di seluruh daerah di Indonesia telah selesai dan memunculkan pemimpin pilihan rakyat. Tak terkecuali di Jawa Tengah.

Kendati demikian, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jawa Tengah menyoroti bahwa pesta demokrasi yang berlangsung masih menyisakan banyak catatan yang harus terus dilakukan evaluasi. Utamanya masalah politik uang (money politic).

Ketua DPD GMPK Jawa Tengah, Edy Susanto mengatakan, pemimpin yang terpilih berdasarkan tindak politik uang, dikhawatirkan akan memunculkan tindak koruptif saat menjabat nantinya.

"Karena itu, kami dari GMPK Jawa Tengah mengajak semua elemen masyarakat untuk peduli terhadap daerahnya dengan melakukan pengawasan atas kinerja kepala daerah terpilih," kata Edy Susanto, Selasa (10/12/2024).

Ajakan tersebut tepat disampaikan sekaligus bertepatan dengan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tiap 9 Desember.

Sehingga momentum tersebut harusnya menjadi penyemangat kepala daerah terpilih untuk menerapkan pemerintahan yang clean and clear.

"Kami juga mendorong kepala daerah terpilih untuk dapat membangun Kepemimpinan yang berintegritas. Hanya dengan cara ini Jawa Tengah bisa bebas dari korupsi," ujarnya. 

Dikatakannya, korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, organisasi, dan perusahaan di seluruh dunia.

Sebagai penyebab utama ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi publik, korupsi dapat merusak struktur pemerintahan dan tatanan sosial.

"Oleh karena itu, penting bagi pemimpin atau kepala daerah terpilih untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan melawan korupsi," tandasnya.

Menurut Edy, ada beberapa strategi yang dapat dijalankan kepala daerah terpilih khususnya di wilayah Jawa Tengah agar tidak terjebak dalam praktik korupsi.

Pertama, menegakkan teladan kepemimpinan yang berintegritas. Maksudnya, sebagai pemimpin harus menjadi contoh dalam hal integritas dan etika.

Jika seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang jujur dan transparan, maka bawahannya cenderung akan mengikuti teladan tersebut.

"Pemimpin yang berintegritas akan mengutamakan kepentingan publik dan memegang teguh nilai-nilai moral, menghindari praktik yang bisa merugikan masyarakat atau negara," paparnya.

Kedua, menerapkan transparansi dalam setiap keputusan. Dikatakannya, transparansi adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi.