GMPK Jateng Dorong Kepala Daerah Terpilih Bangun Kepemimpinan Berintegritas

Kepala daerah harus selalu terbuka dalam setiap keputusan yang diambil, baik itu terkait anggaran, proyek, atau kebijakan.

Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan keputusan penting dapat diakses oleh publik, media, atau lembaga pengawas yang independen.

Dengan demikian, akan ada pengawasan yang ketat yang mengurangi peluang untuk korupsi.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pemimpin yang berkomitmen untuk tidak terlibat dalam korupsi harus menciptakan dan menguatkan sistem pengawasan yang efektif.

Ini termasuk membentuk lembaga independen yang dapat memantau kebijakan dan pengeluaran publik.

"Selain itu, penerapan sistem akuntabilitas yang ketat, di mana setiap tindakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan," lanjutnya.

Keempat, melibatkan masyarakat dan media dalam proses pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat dan media sangat penting dalam mencegah korupsi.

Pemimpin yang tidak korup akan mendorong transparansi dan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Media juga harus diberikan ruang untuk melakukan investigasi yang dapat mengungkap praktik korupsi. Pemimpin yang proaktif dalam mendorong pengawasan masyarakat akan meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi.

Kelima, menerapkan kebijakan sanksi yang tegas. Penerapan kebijakan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sangat penting.

Pemimpin yang tidak korup harus memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh dirinya maupun oleh bawahannya.

"Sanksi yang jelas dan tegas akan memberikan efek jera bagi mereka yang berpotensi melakukan penyimpangan," terangnya.

Keenam, memberikan pendidikan dan pelatihan etika kepada aparatur negara.

Pemimpin harus memberikan pelatihan dan pendidikan etika yang berkelanjutan kepada seluruh aparat negara dan pegawai pemerintah.

Dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika publik, dan bahaya korupsi, diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih profesional dan menghindari godaan untuk terlibat dalam korupsi.