GMPK Jateng Dorong Kepala Daerah Terpilih Bangun Kepemimpinan Berintegritas

Ketujuh, menguatkan sistem hukum dan penegakan hukum. Pemimpin yang tidak korup harus memastikan bahwa sistem hukum bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan.

Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

"Proses hukum yang transparan dan tidak diskriminatif akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," katanya.

Kedelapan, yaitu membangun budaya organisasi yang anti-korupsi. Di dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, pemimpin harus membangun budaya organisasi yang menekankan pada prinsip kejujuran dan profesionalisme.

Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai anti-korupsi, setiap individu dalam organisasi akan merasa terdorong untuk bertindak sesuai dengan etika yang berlaku.

"Dari 8 strategi di itu memang harus dimulai dari seorang pemimpin. Hal ini memerlukan sebuah komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum."

"Dengan menerapkan berbagai langkah strategis yang melibatkan sistem pengawasan yang ketat, pendidikan etika, dan penegakan sanksi, pemimpin dapat membangun pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya oleh rakyat," tuturnya.

Keberhasilan dalam mencegah korupsi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada tekad dan komitmen pemimpin untuk selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Dalam hal ini peran serta masyakarat juga diharapkan untuk terlibat dalam pengawasan. (*)