GMPK Jateng Dorong Kepala Daerah Terpilih Bangun Kepemimpinan Berintegritas

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar secara serentak di seluruh daerah di Indonesia telah selesai dan memunculkan pemimpin pilihan rakyat. Tak terkecuali di Jawa Tengah.

Kendati demikian, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jawa Tengah menyoroti bahwa pesta demokrasi yang berlangsung masih menyisakan banyak catatan yang harus terus dilakukan evaluasi. Utamanya masalah politik uang (money politic).

Ketua DPD GMPK Jawa Tengah, Edy Susanto mengatakan, pemimpin yang terpilih berdasarkan tindak politik uang, dikhawatirkan akan memunculkan tindak koruptif saat menjabat nantinya.

"Karena itu, kami dari GMPK Jawa Tengah mengajak semua elemen masyarakat untuk peduli terhadap daerahnya dengan melakukan pengawasan atas kinerja kepala daerah terpilih," kata Edy Susanto, Selasa (10/12/2024).

Ajakan tersebut tepat disampaikan sekaligus bertepatan dengan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tiap 9 Desember.

Sehingga momentum tersebut harusnya menjadi penyemangat kepala daerah terpilih untuk menerapkan pemerintahan yang clean and clear.

"Kami juga mendorong kepala daerah terpilih untuk dapat membangun Kepemimpinan yang berintegritas. Hanya dengan cara ini Jawa Tengah bisa bebas dari korupsi," ujarnya. 

Dikatakannya, korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, organisasi, dan perusahaan di seluruh dunia.

Sebagai penyebab utama ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi publik, korupsi dapat merusak struktur pemerintahan dan tatanan sosial.

"Oleh karena itu, penting bagi pemimpin atau kepala daerah terpilih untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan melawan korupsi," tandasnya.

Menurut Edy, ada beberapa strategi yang dapat dijalankan kepala daerah terpilih khususnya di wilayah Jawa Tengah agar tidak terjebak dalam praktik korupsi.

Pertama, menegakkan teladan kepemimpinan yang berintegritas. Maksudnya, sebagai pemimpin harus menjadi contoh dalam hal integritas dan etika.

Jika seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang jujur dan transparan, maka bawahannya cenderung akan mengikuti teladan tersebut.

"Pemimpin yang berintegritas akan mengutamakan kepentingan publik dan memegang teguh nilai-nilai moral, menghindari praktik yang bisa merugikan masyarakat atau negara," paparnya.

Kedua, menerapkan transparansi dalam setiap keputusan. Dikatakannya, transparansi adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi.

Kepala daerah harus selalu terbuka dalam setiap keputusan yang diambil, baik itu terkait anggaran, proyek, atau kebijakan.

Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan keputusan penting dapat diakses oleh publik, media, atau lembaga pengawas yang independen.

Dengan demikian, akan ada pengawasan yang ketat yang mengurangi peluang untuk korupsi.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pemimpin yang berkomitmen untuk tidak terlibat dalam korupsi harus menciptakan dan menguatkan sistem pengawasan yang efektif.

Ini termasuk membentuk lembaga independen yang dapat memantau kebijakan dan pengeluaran publik.

"Selain itu, penerapan sistem akuntabilitas yang ketat, di mana setiap tindakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan," lanjutnya.

Keempat, melibatkan masyarakat dan media dalam proses pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat dan media sangat penting dalam mencegah korupsi.

Pemimpin yang tidak korup akan mendorong transparansi dan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Media juga harus diberikan ruang untuk melakukan investigasi yang dapat mengungkap praktik korupsi. Pemimpin yang proaktif dalam mendorong pengawasan masyarakat akan meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi.

Kelima, menerapkan kebijakan sanksi yang tegas. Penerapan kebijakan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sangat penting.

Pemimpin yang tidak korup harus memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh dirinya maupun oleh bawahannya.

"Sanksi yang jelas dan tegas akan memberikan efek jera bagi mereka yang berpotensi melakukan penyimpangan," terangnya.

Keenam, memberikan pendidikan dan pelatihan etika kepada aparatur negara.

Pemimpin harus memberikan pelatihan dan pendidikan etika yang berkelanjutan kepada seluruh aparat negara dan pegawai pemerintah.

Dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika publik, dan bahaya korupsi, diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih profesional dan menghindari godaan untuk terlibat dalam korupsi.

Ketujuh, menguatkan sistem hukum dan penegakan hukum. Pemimpin yang tidak korup harus memastikan bahwa sistem hukum bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan.

Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

"Proses hukum yang transparan dan tidak diskriminatif akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," katanya.

Kedelapan, yaitu membangun budaya organisasi yang anti-korupsi. Di dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, pemimpin harus membangun budaya organisasi yang menekankan pada prinsip kejujuran dan profesionalisme.

Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai anti-korupsi, setiap individu dalam organisasi akan merasa terdorong untuk bertindak sesuai dengan etika yang berlaku.

"Dari 8 strategi di itu memang harus dimulai dari seorang pemimpin. Hal ini memerlukan sebuah komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum."

"Dengan menerapkan berbagai langkah strategis yang melibatkan sistem pengawasan yang ketat, pendidikan etika, dan penegakan sanksi, pemimpin dapat membangun pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya oleh rakyat," tuturnya.

Keberhasilan dalam mencegah korupsi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada tekad dan komitmen pemimpin untuk selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Dalam hal ini peran serta masyakarat juga diharapkan untuk terlibat dalam pengawasan. (*)