Wali Kota Pekalongan Akan Panggil PBSI Terkait Polemik Popda Cabang Badminton

TRIBUN-PANTURA.COM, PEKALONGAN - Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, yang akrab disapa Aaf, akan memanggil Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Pekalongan untuk membahas polemik yang terjadi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) cabang olahraga badminton.

"PBSI akan kita panggil, seperti apa kronologi yang sebenarnya. Begitu pula dengan orang tua si atlet Fareno," ujar Aaf pada Rabu (11/12/2024).

Aaf menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengelola olahraga secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Apa pun kita transparan, sesuai dengan aturan dan sebagainya," tambahnya.

Aaf juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dinparbudpora) Kota Pekalongan.

Menurut informasi dari dinas tersebut, atlet yang mewakili Kota Pekalongan pada Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 merupakan juara Popda tingkat kota tahun 2023.

"Dari keterangan dinas, anak yang berangkat Popda Jateng tahun 2024 adalah juara tahun 2023. Berarti yang menang tahun 2024 akan berangkat tahun 2025," jelasnya.

Aaf berharap pertemuan dengan PBSI dan orang tua atlet dapat menghasilkan musyawarah yang konstruktif.

"Mudah-mudahan nanti musyawarah, penjelasan secara real seperti apa. Karena setelah banyak berita terkait atlet itu, muncul berbagai opini di kalangan masyarakat," katanya.

Harapan Orang Tua Atlet

Sementara itu, Yudi, orang tua dari Fareno Khiar Aghadhira, atlet badminton yang menjadi juara 1 Popda Kota Pekalongan, mengharapkan sistem olahraga di Kota Pekalongan lebih transparan.

"Ada kejanggalan saat anak saya menjadi juara 1 tingkat Kota Pekalongan tetapi tidak maju pada Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah," ungkapnya pada Minggu (8/12/2024).

Yudi meminta agar tidak ada janji yang mengacu pada aturan yang belum jelas, terutama terkait pelaksanaan Popda tahun 2025.

Ia berharap kejelasan dalam sistem dan pengelolaan olahraga di tingkat kota.

"Kalau Popda berarti alurnya harus jelas. Intinya berbenah saja," katanya.

Ia juga menyarankan agar penyelenggaraan Popda tingkat kota dilakukan beberapa bulan sebelum Popda provinsi, sehingga tidak ada jeda waktu yang terlalu lama bagi atlet.

Menurut Yudi, aturan saat ini membingungkan, terutama terkait atlet yang mewakili kota.

"Popda adalah olahraga berjenjang dan biasanya mewakili sekolah, bukan dari klub," tegasnya.

Ia berharap ada mediasi antara pihak dinas, PBSI, dan orang tua untuk menyelesaikan polemik ini.

"Kami siap jika ada mediasi dengan dinas, PBSI, dan media," pungkasnya. (*)