Pengentasan Kemiskinan di Jateng Dinilai Kurang Efektif, Yudi Indras Wiendarto Soroti Masalah Ini

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, memberikan sorotan tajam terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di provinsi ini.

Meski anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai ratusan miliar rupiah, Yudi menilai hasilnya masih jauh dari harapan.

“Saya sering berkunjung ke daerah dan meminta dibuka anggaran pengentasan kemiskinan. Ternyata, anggarannya sangat besar, bahkan mencapai ratusan miliar dari total anggaran. Namun, program ini tidak berjalan efektif karena baru dibentuk setelah anggaran OPD masing-masing terserap,” ujar Yudi pada Kamis (27/2/2025).

Yudi menyoroti adanya kelemahan dalam proses pembentukan Tim Pengendalian Kemiskinan Daerah yang seringkali baru terbentuk setelah anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terserap.

Hal ini membuat program pengentasan kemiskinan tidak menjadi prioritas utama, melainkan hanya sekadar mengikuti sisa anggaran yang ada.

Baca juga: Pj Walikota Ungkap Tiga Langkah Sukses Turunkan Angka Kemiskinan di Kota Tegal

Selain itu, konsep desa dampingan yang diterapkan Pemprov Jateng juga menuai kritik. Dalam sistem ini, setiap OPD bertanggung jawab untuk mendampingi satu desa.

Yudi mengungkapkan bahwa sistem ini tidak berjalan efektif karena OPD cenderung hanya fokus pada sektor mereka masing-masing, tanpa adanya koordinasi yang baik antar OPD.

“Misalnya, Dinas Sosial mendampingi satu desa dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Mereka bisa memberikan bantuan usaha atau pengembangan kewirausahaan. Namun, ketika desa tersebut membutuhkan bantuan di sektor peternakan, mereka harus bersurat ke Dinas Peternakan yang juga memiliki desa dampingan sendiri,” jelasnya.

Kondisi ini menyebabkan kurangnya sinergi antar OPD, yang seharusnya bekerja bersama-sama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Yudi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Jateng harus dilakukan secara lintas sektor untuk menghasilkan dampak yang lebih nyata.

Baca juga: Mensos Saifullah Yusuf Ungkap 3,7 Juta Masyarakat Jawa Tengah Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

“Seharusnya, OPD tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama mendampingi desa agar pengentasan kemiskinan bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

Dengan adanya lebih dari 900 desa di Jawa Tengah yang masih masuk dalam kategori miskin, Yudi berharap ke depan ada kebijakan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, sehingga program pengentasan kemiskinan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (*)