"Filsafat untuk pemilu bermartabat yang penting juga takut pada tuhan. Ini juga merupakan penjabaran Pancasila.

Pihaknya juga akan mendorong agar nilai filsafat tersebut bisa diimplementasikan dan dilibatkan dalam setiap pembentukan aturan atau regulasi terkait pemilihan umum. UU pemilu harus dilakukan peninjauan filsafat secara komprehensif.

Dengan begitu, setiap warga negara dijamin hak konstitusionalnya, pelaku money politics bisa ditindak dengan sanksi berat, dan sebagainya.

Selain itu, kontestasi bisa dilakukan dengan tetap berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Sementara, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (Unissula), Jawade Hafidz, menjabarkan ada tujuh ciri pemilu bermartabat.

"Yang pertama yakni radikal. Radikal di sini bukan yang negatif atau berhubungan dengan ekstrimis. Masih banyak yang alergi dengan kata ini. Radikal tidak melulu jelek. Radikal di sini berarti secara mendasar atau mendalam," jelasnya.

Kemudian universalitas atau bersifat menyeluruh, konseptual atau dilandasi konsep pemikiran yang benar. Lalu koheren dan konsisten atau tidak mudah berubah dengan adanya faktor eksternal.

Selanjutnya, sistematik atau sesuai tahapan pemilu yang benar. Serta bebas yang berarti semua pihak tidak mendapatkan tekanan dari orang lain.

Narasumber lain yang terlibat dalam diskusi yakni anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Sri Wahyu Ananingsih; dosen UKSW Salatiga, Jeferson Kameo; dan jurnalis senior Semarang, Ananto Pradono.(mam)