Petani macul di sawah, nelayan ke tambak atau laut. Kalau tidak ke tempat kerja, tidak bisa dilakukan.

Harus ada toleransi, tapi tetap dengan protokol kesehatan ketat," ucapnya.

Pikirkan juga kebutuhan warga yang merupakan pekerja harian, buruh lepas, pengemudi ojek daring, dan semacamnya.

Buruh di pabrik, kata dia, juga harus menyesuaikan.

Pengusaha bisa menerapkan sistem shifting ketat dengan dengan jam kerja yang tidak lama.

Memang ada risiko yang timbul, semisal jumlah produksi yang menurun.

Namun, Masruhan menilai itu bisa dilakukan saat kondisi darurat seperti ini.

Legislator dari daerah pemilihan Jateng 13 (Batang, Pekalongan, Pemalang, Kota Pekalongan) ini menuturkan pemerintah harus tegas dan konsisten menegakkan aturan.

Petugas harus memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar agar memberikan efek jera dan menimbulkan ketaatan tetapi dengan pendekatan yang humanis.

"Gerakan ini sulit karena berkaitan mentalitas. Harus ada kesadaran masyarakat dan juga kontrol harus terus dilakukan. S

etahun pandemi ini, kondisinya semakin memprihatinkan," ujarnya.

Masruhan menambahkan gerakan ini butuh dukungan aparat tingkat terbawah yakni Rukun Tetangga (RT).

Yang mana, pejabat lingkup ini bisa melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait gerakan Jateng di Rumah Saja.(mam)