Rapat TIMPORA Kendal: Pengawasan WNA Profesional untuk Investasi Berkelanjutan

TRIBUN-PANTURA.COM, KENDAL - Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Kendal digelar pada hari Rabu di Hotel Sae Inn Kendal, 27 Agustus 2025. 

Mengusung tema “Peran Strategis TIMPORA dalam Mendukung Investasi di Kendal Melalui Pengawasan Orang Asing yang Humanis & Profesional”, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Kabupaten Kendal, terutama di tengah meningkatnya arus investasi asing.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), serta Kasi Intelijen Keimigrasian dari kantor yang sama.

Selain itu, turut hadir pimpinan dan perwakilan dari berbagai instansi terkait seperti pemerintahan daerah, kepolisian, dan militer yang beroperasi di wilayah Kendal, menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah tanpa menghambat iklim investasi yang positif.

Rangkaian acara dimulai dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kabid Inteldakim, disusul dengan pembukaan resmi oleh Kepala Kantor Imigrasi Semarang yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah.

Baca juga: Perkuat Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Imigrasi dan Pemasyarakatan Jateng Siap Capai Target 2025

Dalam sesi utama, paparan disampaikan oleh Kasi Intelijen yang menyoroti dinamika strategis di Kendal, khususnya dampak masuknya investor asing terhadap meningkatnya jumlah tenaga kerja asing.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan pengawasan dilakukan secara profesional dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Diskusi interaktif melalui sesi tanya jawab pun digelar, memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait isu-isu keimigrasian yang tengah berkembang.

Rapat Koordinasi ini ditutup dengan doa bersama, menandai berakhirnya kegiatan yang diharapkan mampu mempererat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi tantangan pengawasan orang asing ke depan. (*)