Jika Pilkada Tetap Lanjut, Ganjar Minta Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Dicoret

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG -Pemerintah pusat menegaskan tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Pilkada serentak 2020 tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

• Update Virus Corona di Karanganyar Hari Ini Selasa 22 September, 4 Kecamatan Terbebaa Covid-19

• Jelang Liga 2, Pelatih PSCS Cilacap Rencanakan Enam Kali Uji Coba

• Diusir Koeman, Riqui Puig Ngotot Tetap di Barcelona, Dinilai sebagai Penerus Xavi Hernandez

• Angka Kematian Kasus Covid-19 di Jateng Masuk 3 Besar Nasional, Ini Usulan Fraksi PKS DPRD Provinsi

Pemerintah daerah (pemda), KPU, Bawaslu dan TNI/Polri harus melakukan tindakan ekstra besar untuk menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Kalau opsinya itu, maka semuanya harus siap. Ini nggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2020).

Dengan dilanjutkannya proses pilkada di tengah pandemi, ia meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas.

Semua tahapan pilkada harus dilakukan secara virtual, misalnya pengundian nomor urut, debat kandidat, dan tahapan lainnya.

"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkah daerah untuk melarang," tegasnya.

KPU dan Bawaslu lanjut Ganjar juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses pilkada berlangsung.

Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU dan Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan pasangan calon.

"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ujar Ganjar.

Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Mereka diminta melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.

Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, menurutnya sudah tidak masuk akal dilakukan. Entah konser musik, hiburan dan pertemuan massal seperti tahun-tahun sebelumnya, menurut Ganjar tidak boleh lagi dilakukan.

• Indonesia Siap-siap Resesi, Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kuartal III Minus 2,9 Persen

• Sudah Selenggarakan Belajar Tatap Muka, Seluruh SMP Negeri Kota Tegal Ajukan Izin Kembali PJJ

• Mobil Remaja Putri yang Berkendara Ugal-ugalan di Karanganyar Ditahan Polisi

• Indonesia Siap-siap Resesi, Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kuartal III Minus 2,9 Persen

"Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing, dengan kreatifitas dan program yang menarik. Misalnya kalau ingin ketemu calon tertentu, ngobrol, maka ikuti kanal tertentu. Kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar, ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari," katanya.

Program podcast, live streaming Youtube dan penyampaian data-data, kata dia, bisa dilakukan dengan media sosial masing-masing.

Bahkan dengan program itu, ide dan gagasan para kandidat bisa langsung diperdebatkan secara terbuka oleh masyarakat.

"KPU Bawaslu harus mempersiapkan itu, agar semuanya berjalan dengan aman," gubernur menambahkan.(mam)