Ini Penyebab Kelangkaan Pupuk di Jateng, Dewan Minta Ada Pengawasan Distribusi

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG- Para petani di sejumlah daerah mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi.

Petani berteriak kekosongan pupuk di daerah sentra produksi padi semisal Jawa Tengah.

Karena itu, mereka pun terpaksa menggunakan pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan penambahan kuota pupuk subsidi ke pemerintah pusat.

• Bukannya Menolong, 5 Pria di Sumatera Selatan Ini Justru Perkosa Wanita Pingsan Hingga Tewas

• Disdukcapil Kabupaten Tegal Permudah Layanan Administrasi Gunakan Sistem Online

• Cara Kirim Aduan Jika Gaji Kamu di Bawah Rp 5 Juta Namun Belum Dapat BLT Subsidi Upah

• Simak Program Tiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Dalam Kampanye Hari Pertama

"Sudah disetujui pusat supaya ada penambahan. Kami sudah minta tambahan kuota dan sudah ada jawaban."

"Kalau tidak salah, ada 1 juta ton penambahannya secara nasional, termasuk untuk Jateng," kata Ganjar kepada Tribun Pantura, Jumat (25/9/2020).

Nantinya, kata dia, penambahan pupuk subsidi akan didistribusikan ke tiap kabupaten/ kota yang ada di provinsi ini.

Kelangkaan pupuk, dikatakan terjadi karena ada percepatan tanam yang merupakan program dari Kementerian Pertanian.

Selain itu juga karena jatah pupuk yang memang kurang dari pemerintah pusat.

Dengan kuota sedikit, pembagian pupuk perwilayah sulit dilakukan dan harus benar-benar tepat sasaran.

Karena itu, Ganjar mengungkapkan Kartu Tani berfungsi agar distribusi pupuk tepat sasaran.

"Inilah mengapa harus ada kartu tani, agar semuanya presisi. Saya minta penyuluh pertanian juga menyampaikan hal itu," imbuhnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng, Suryo Banendro menambahkan, pihaknya sudah mengajukan penambahan kuota pupuk bersubsidi di Jateng pada 15 Juni lalu.

Ia membenarkan bahwa pemerintah pusat sudah menyetujui penambahan pupuk secara nasional.

"Kami mengajukan penambahan sebanyak 390.000 ton. Mudah-mudahan terealisasi semuanya untuk memenuhi kekurangan pupuk petani di Jawa Tengah," ucapnya.

Sementara, Sekretaris Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl, mengomentari kelangkaan pupuk distribusi di Jateng, Minggu (27/9/2020).

Menurutnya, kelangkaan terjadi karena proses pendistribusian yang tidak bareng atau merata.

Politikus PPP ini menyebutkan kasus distributor pupuk A kerap menggeser kuota pupuk ke wilayah B. Sehingga, saat daerah A membutuhkan pupuk, persediaan distributor A tidak mencukupi kebutuhan yang ada.

• Prakiraan Cuaca di Wilayah Kendal Minggu 27 September 2020, Hujan Ringan Malam Hari

• Berikut Prakiraan Cuaca BMKG di Pekalongan Raya, Minggu 27 September 2020

• Prakiraan Cuaca di Wilayah Tegal Raya Minggu 27 September 2020, Hujan Ringan Pada Sore Hari

• Penjelasan Kenapa Manchester United Bisa Mendapat Hadiah Penalti Setelah Laga Usai

"Misalnya, wilayah A tengah membutuhkan pupuk karena sedang masa tanam, namun waktunya tidak sama dengan pola pendistribusian di agen," jelasnya.

Richard, sapaannya, mengucapkan, penataan dan pengawasan agen harus diperketat dinas terkait. Penertiban distributor harus dilakukan.

Supaya, ketika petani membutuhkan pupuk pada masa tanam, persediaan sudah siap.

"Harus ada pengawasan di dinas agar tidak ada salah manajemen pendistribusian," tegasnya.(mam)