Berita Cilacap

Izin Distributor Pupuk Bersubsidi di Cilacap Dicabut, Ganjar: Jangan Main-main

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menindak tegas distributor pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan di Kabupaten Cilacap.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: Rival Almanaf
Istimewa
Gubernur Ganjar tengah berbincang dengan petani padi di Klaten baru- baru ini. 

TRIBUN-PANTURA.COM,SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menindak tegas distributor pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan di Kabupaten Cilacap.

Izin usaha penyalur pupuk tersebut dicabut. Sebabnya, melakukan kecurangan dengan meminta tambahan uang ke petani atau menjual pupuk ke petani melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah.

"Ada tambahan satu juta ton pupuk bersubsidi. Maka saya minta segera dibagikan. Penyuluh membantu dan pengecer membantu."

"Jangan ada yang main-main, karena saya mencabut izin usaha satu distributor pupuk bersubsidi di Cilacap," kata Ganjar, melalui keterangan tertulis, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Desa Jatisobo Sukoharjo, Desa Inklusif di Jateng yang Lindungi Kelompok Rentan

Baca juga: Menegangkan, Aksi Kejar-kejaran Polisi dan Pengedar Narkoba di Purbalingga

Baca juga: Akan Diguyur Hujan pada Sore Hari, Berikut Prakiraan Cuaca BMKG di Pekalongan Raya

Ia menuturkan tidak main-main terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Begitu ada laporan di Cilacap, pihaknya langsung bertindak tegas melakukan pencabutan izin distributor pupuk bersubsidi.

Seperti diketahui, akhir- akhir ini petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelangkaan terjadi hingga para petani harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.

Usut punya usut kelangkaan tersebut lantaran adanya pemotongan kuota dari pemerintah pusat. Atau pupuk di Jawa Tengah hanya berkisar 42 persen.

Namun, saat ini pemerintah pusat telah menggelontorkan kembali pupuk bersubsidi ke semua provinsi di Indonesia dengan total satu juta ton. Jateng termasuk mendapatkan bagian kuota tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi menjelaskan tentang syarat, tugas dan tanggung jawab dari produsen, distributor dan penyalur atau pengecer hingga HET pupuk bersubsidi yang wajib diikuti distributor dan pengecer ketika menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani.

HET yang ditetapkan Pemerintah yakni Rp 1.800 perkilogram untuk Urea, Rp 2.000 perkilogram untuk SP-36, Rp 1.400 perkilogram untuk ZA, Rp 2.300 perkilogram untuk NPK, Rp 3.000 perkilogram untuk NPK berformula khusus, dan Rp 500 perkilogram untuk organik.

Ganjar juga mengungkapkan modus lain distributor nakal. Yakni dengan menawarkan pupuk nonsubsidi karena pupuk subsidi sudah habis.

"Tadi pagi, saya dapat laporan lagi, katanya yang subsidi habis, kalau mau beli yang nonsubsidi. Langsung saya minta kejar itu, begitu ketahuan cabut izinnya," tegasnya.

Baca juga: Update Virus Corona di Kabupaten Pekalongan Jumat 20 November, Tembus 661 Kasus Terkonfirmasi

Baca juga: Hoaks di Indonesia Paling Banyak Beredar di Facebook, Jumlahnya Terus Meningkat

Baca juga: Update Virus Corona Karanganyar Jumat 19 November 2020, Ada 306 Kasus Positif Covid-19

Baca juga: Update Virus Corona di Kota Semarang, Jumat 20 November 2020, Ada 516 Kasus Aktif

Gubernur menuturkan telah mendapatkan laporan di media sosial atau secara langsung terkait pupuk bersubsidi.

"Sekarang kami sebar ke medsos info itu, lengkap dengan nomor telpon yang menangani. Maka awas, kalau ada yang main-main soal ini, izin usahanya pasti tak cabut. Kalau ada petani yang diapusi (dibohongi), laporkan!" tandasnya.

Pihaknya akan terus memantau penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan. Tim khusus pemantau pupuk sudah ada dan melakukan pengawasan.

"Tidak hanya cabut izin usahanya, kalau ada yang menyelundupkan, saya pidanakan. Jangan main-main karena ganggu petani saya," imbuhnya.(mam)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved